Pos Indonesia Kembali Salurkan Bansos PKH Tahap 3, Dimulai dari Daerah 3T di NTT

“Atas nama Pemerintah Kecamatan Mbeling dan 16 KPM yang hari ini menerima manfaat, saya menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi untuk kepedulian pemerintah pusat, dalam hal ini melalui PT Pos Indonesia,” tuur Yohanes.

Ke depan, Yohanes berharap bansos akan terus disalurkan oleh pemerintah pusat, khususnya kepada warga Kecamatan Mbeliling karena masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Harapan masyarakat agar semua ini terus berlanjut. Bahwa nanti dasarnya itu kriteria jadi pedoman, itu harus dipenuhi, dipatuhi. Kami masyarakat Mbelling sejumlah lebih dari 14.465 jiwa mengharapkan bansos ini berlanjut, karena manfaat bansos ini sangat terasa,” katanya.

Selain menerima uang, Yohanes bilang masyarakat juga mengharapkan respons cepat pemerintah menyediakan jaringan internet di wilayahnya.

Baca Juga: Cara Cek Bansos PKH Terbaru Agustus 2023 dan Besaran Nominal yang Diterima

“Bansos ini tentu tidak cukup, tapi KPM yang menerima bantuan merasakan manfaatnya. Dan yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah konektivitas jaringan karena sampai hari ini jaringan internet belum tersedia,” ujarnya.

Terkait penyaluran bansos oleh Pos Indonesia, Yohanes mengapresiasi karena dinilai efektif, cepat, dan tepat sasaran. Dalam menyalurkan bansos, Pos Indonesia menjalankan tiga metode, yaitu dibagikan di Kantorpos, di komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door) bagi KPM yang sedang sakit, lansia, dan disabilitas.

“Layanan penyaluran bantuan dari PT Pos Indonesia sangat terasa efektif. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan masyarakat yang terdesak situasi dan kondisi terakhir ini. PT Pos Indonesia membantu akses penerimaan bantuan KPM. Penyalurannya pun bisa  mengakomodir KPM karena berdasarkan pengalaman selama ini petugas Pos dari kabupaten langsung mengantarkan bantuan kepada KPM sesuai jadwal. Sistem door to door terlaksana di sini. Saya melihatnya sangat efektif dan terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Yohanes pun mengimbau pemerintah kabupaten dapat mendata ulang KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan karena ekonominya telah membaik.

“Harapan kami, bantuan ini tetap dipertahankan. Untuk KPM ditepati sesuai kriteria dan ditambah lagi, karena jika ada KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan karena perekonomiannya sudah bagus, maka jatahnya itu agar diberikan kepada calon KPM lain yang sesuai kriteria. Untuk itu kami mendorong pemerintah desa agar melakukan pendataan secermat mungkin, data penerima sesuai kriteria dari pemerintah pusat,” katanya.

Baca Juga: Perkuat Ekonomi Syariah, Pos Indonesia Luncurkan Pospay Gold

Tepat Sasaran, KPM Terbantu Penyaluran Bansos