Pramono Anung Melarang Operasi Yustisi Usai Mudik Lebaran

SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang adanya operasi yustisi yang merupakan serangkaian tindakan hukum oleh pemerintah daerah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum usai mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

Pramono mengatakan umumnya setelah mudik lebaran, banyak pendatang-pendatang yang akan mengadu nasib di Jakarta.

“Karena bagaimanapun dengan kondisi ekonomi yang seperti ini pasti akan ada kelompok masyarakat yang mencari harapan baru bertarung di Jakarta. Itulah yang terjadi," kata Pramono di Jakarta, Jumat (21/3/2025) seperti dimuat ANTARA.

Dia pun sudah menyampaikan hal itu dalam rapat dengan pihak terkait di Balai Kota. "Satu, kita tidak boleh tidak memanusiakan orang sehingga nggak ada operasi yustisi yang dulu pernah ada saya melarang untuk itu," katanya.

Baca Juga: Pramono Anung Minta Pemkot Fokus Sukseskan Pembangunan Jakarta 2026

Untuk mengatasi hal tersebut, Pramono lebih memilih untuk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika ada warga yang tidak mempunyai KTP tentunya harus ada yang menjamin.

“Dia mau pergi kemana. Maka itulah yang akan diterapkan. Lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih transparan dan bagi siapapun mau datang ke Jakarta monggo aja, karena kami tahu Jakarta tetap menjadi tempat untuk siapa saja, mempertaruhkan harapannya," katanya.

"Tapi sekali lagi kami tentunya sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa 'capable' untuk bekerja dengan baik karena kita akan membuka 'job fair'," kata Pramono.

Dia menjelaskan, Jakarta akan membuka balai latihan kerja. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan mempersiapkan perbaikan kualitas kerja.

Bahkan, di dalam balai latihan kerja, dia juga sudah meminta agar ada pelatihan bahasa. Misalnya Bahasa Korea, Bahasa Jepang, Bahasa China. "Sebab, salah satu persoalan yang dihadapi Jakarta paling utama adalah terkait bahasa," katanya.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025

Pramono Segera Atasi Kemacetan di Jalan RS Fatmawati

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan penyempitan jalan di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan, yang sering menyebabkan kemacetan segera diatasi pada tahun ini.

Pramono Pramono di Jakarta, Jumat, menyebutkan, dirinya memang sudah mendengar keluhan kemacetan yang sering terjadi dari Fatmawati hingga One Bell Park tersebut.

Menanggapi keluhan tersebut, Pramono langsung menginstruksikan Wali Kota Jakarta Selatan dan pihak terkait untuk segera menangani masalah penyempitan jalan di kawasan tersebut.

"Saya langsung tadi menginstruksikan kepada wali kota Jakarta Selatan dan seluruh pihak yang ada untuk segera menyelesaikan itu," kata

Pramono juga menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh ditunda lebih lama mengingat dampaknya yang besar terhadap kelancaran lalu lintas.

Bahkan, dengan tegas dia meminta agar persoalan ini segera diselesaikan tahun ini dan tidak berlarut-larut hingga tahun depan.

"Saya betul-betul mendapatkan banyak komplain mengenai Jalan RS Fatmawati sampai One Bell Park. Yang penyumbatannya kurang lebih 350 meter, selesaikan," ujar Pramono.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi respon cepat Pramono dalam menindaklanjuti aspirasi warga mengenai kemacetan di lokasi tersebut.

Ia berharap pemerintah tidak hanya mencatat aspirasi masyarakat, tetapi juga benar-benar merealisasikannya.

Pram Targetkan Penurunan Stunting dan Pembangunan RSUD Cakung

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan penurunan angka stunting dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cakung dapat segera direalisasikan.

“Stunting masih 19 persen, padahal nasional telah menetapkan 14 persen," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat seperti dimuat ANTARA

Karena itu, dia meminta seluruh Jakarta ini dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan stuntingnya harus di bawah 14 persen.

Dia meminta agar seluruh pemerintah kota dapat mengatasi persoalan stunting atau tengkes secara terencana dan tidak berubah-ubah.

Untuk itu, dia meminta agar seluruh pihak terkait (stakeholder) yang ada untuk segera bersama-sama menyelesaikan persoalan ini.

Sebagai informasi, dalam Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yang ditebitkan Pemprov DKI Jakarta, terdapat peningkatan prevalensi stunting dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 sebesar 14,8 persen menjadi 17,6 persen berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Prevalensi terbesar terdapat di Jakarta Utara sebesar 19,8 persen. Disusul Jakarta Pusat sebesar (19,1 persen), Kepulauan Seribu (18,6 persen), Jakarta Barat (17,1 persen), Jakarta Timur (16,8 persen) dan yang paling rendah di Jakarta Selatan dengan angka 16,6 persen.

Tak hanya mengenai penekanan angka stunting, Pramono juga meminta agar pembangunan RSUD Cakung dapat direalisasikan secepatnya.

“Kalau bisa pada tahun ini kita sudah bisa melakukan 'groundbreaking', karena bagaimanapun Cakung sebagai kecamatan terpadat di Jakarta harus mempunyai rumah sakit," kata Pramono.