Kebocoran Dana Bank DKI, Politisi PSI Desak BPK dan OJK Turun Tangan Lakukan Audit

SuaraJakarta.id - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit terhadap Bank DKI atas kasus kebocoran dana yang terjadi.

Menurut Francine, audit menjadi hal yang penting untuk mengembalikan kepercayaan nasabah.

Selain itu, Francine meminta bahwa hasil auditnya dilaporkan kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta. Termasuk laporan yang disampaikan ke Bareskrim Polri sejak 1 Maret lalu juga disebutnya perlu dijelaskan lebih lanjut.

“Informasinya ada audit forensik yang sudah dilakukan. Jika sudah ada hasil audit forensiknya agar diberikan ke Komisi B. Juga hasil audit IT kalau ada. Serta progres laporan ke Bareskrim yang sudah dilakukan oleh Bank DKI,” ujar Francine dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

Baca Juga: Tiga Kali Bobol! Sistem IT Bank DKI Lemah, Gubernur Ancam Gandeng Lembaga Audit Internasional!

Berkaitan penanganan masalah yang terjadi pada momen lebaran kemarin, Francine juga mendorong Bank DKI untuk memperbaiki komunikasi publiknya kepada para nasabahnya.

“Perlu diperbaiki juga komunikasi publiknya. Karena dalam dua minggu insiden, komunikasi atau penjelasan kepada masyarakatnya minim. Bahkan, beberapa kali harus kami ingatkan agar dijelaskan ke masyarakat,” ucap Francine.

Lebih lanjut, Francine juga menyesalkan gangguan layanan perbankan yang belum juga tuntas setelah 2 pekan berlangsung. Seperti layanan transfer antarbank dan transaksi menggunakan QRIS yang masih dikeluhkan.

“Gangguan layanan Bank DKI dari 29 Maret sampai 10 April 2025, sudah hampir dua minggu. Tolong segera diselesaikan agar layanan Bank DKI kembali berfungsi normal,” ucapnya.

Untuk itu, Francine menganjurkan agar pihak Bank DKI berkoordinasi intensif dengan Bank Indonesia (BI) dan OJK untuk mencari solusi sebagai jalan keluar, sehingga tidak merugikan nasabah serta tidak menganggu kelancaran bisnis maupun layanan operasional Bank DKI.

Baca Juga: Alasan Bank DKI Lakukan Maintenance saat Masa Lebaran: Aktif Otomatis karena Masalah Sistem

Ia juga meminta supaya Bank DKI belajar dari insiden yang terjadi selama momen lebaran kemarin, khususnya mengenai keamanan Information Technology (IT).

Bank DKI harus membentuk tim cepat tanggap yang segera dikerahkan apabila kejadian serupa terulang lagi di kemudian hari.

“Belajar dari insiden ini, yang perlu menjadi prioritas adalah perbaikan keamanan, khususnya di IT-nya dan mitigasi risiko. Serta adanya tim cepat tanggap yang siaga kalau ada insiden seperti ini, sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024,” katanya.

Pramono Ungkap Kebocoran Dana

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan telah terjadi kebocoran dana pada Bank DKI. Hal ini mengakibatkan kerugian karena adanya uang hilang di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perbankan itu.

Pramono bahkan menyebut dana yang bocor itu merupakan dana cadangan milik Bank DKI. Karena itu, Bank DKI sendiri yang dirugikan karena kejadian ini.

"Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah Bank DKI. Nggak, nggak. Ini adalah dana yang semacam dana deposito atau dana cadangan yang dimiliki oleh Bank DKI," ujar Pramono di Gedung DPRD DKI, Rabu (9/4/2025).

Tak hanya itu, ia juga memastikan bahwa kebocoran dana Bank DKI tidak berdampak pada nasabah.

Menurutnya, dana nasabah yang disimpan Bank DKI aman dan tidak bocor.

"Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah. Karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI. Sehingga dengan demikian sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali," ucapnya.

Lebih lanjut, Pramono telah meminta jajaran direksi Bank DKI untuk memulihkan lagi layanan yang sempat dimatikan seperti transfer antarbank dan transaksi pakai QRIS.

"Maka sejak kemarin saya sudah meminta untuk seluruh fasilitas transaksi yang dimiliki oleh Bank DKI. Dinormalkan kembali. Sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada nasabah yang dirugikan," katanya.