LBH Jakarta Kritik Rencana Pramono Pasang CCTV di Permukiman: Hak Privasi Warga Terancam

Atas dasar itu, LBH Jakarta mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak asal tancap gas. Mereka menuntut adanya forum musyawarah yang melibatkan partisipasi warga secara menyeluruh.

Bukan hanya untuk menentukan lokasi pemasangan, tetapi juga menyangkut tata kelola penggunaan CCTV, perlindungan hak, dan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan data.

Pasang Banyak CCTV

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, membeberkan rencana pemasangan kamera pengawas alias CCTV secara masif di berbagai lokasi di Jakarta. Hal ini disebutnya sebagai salah satu janji kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu.

Baca Juga: Pramono Bakal Tertibkan Jalur Sepeda hingga Pedestrian Jakarta yang Digunakan Parkir Liar

Rano memperkirakan, ada sekitar 30 ribu lebih titik sesuai jumlah RT/RW di Jakarta yang perlu dipasangi CCTV.

Pemasangannya untuk tahun ini kata Rano, dilakukan di taman yang jam operasionalnya akan ditambah ke pukul 22.00 WIB hingga 24 jam.

"Itu jumlah RT/RW se-Jakarta 30.418. Saya masih ingat karena itu kampanye kita. Kita sudah mulai di taman-taman, kita sudah pasang CCTV. Nah untuk yang RT/RW tahun depan," ujar Rano di Jakarta Barat, Selasa (15/4/2025).

Ia pun memerkirakan untuk bisa memasang CCTV di 30 ribu lebih titik perlu anggaran sekitar Rp380 miliar.

Angka ini dianggapnya tak terlalu signifikan dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang mencapai Rp91 triliun.

Baca Juga: Terobosan Transportasi Jabodetabek: Transjakarta Ekspansi Besar-Besaran, Ini Rute-Rute Barunya

"Barangkali kalau ditotal hampir Rp380 miliar. Itu kecil untuk Jakarta," ujar Rano.