Scroll untuk membaca artikel
Dwi Bowo Raharjo | Fakhri Fuadi Muflih
Rabu, 23 April 2025 | 11:36 WIB
Pramono Anung saat bersama mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan. (Suara.com/Faqih)

SuaraJakarta.id - Persoalan parkir liar di Jakarta kembali mencuat. Terbaru, jagat media sosial diramaikan dengan keluhan warga yang dipalak hingga Rp60 ribu hanya untuk parkir di pinggir jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengakui sulit untuk menertibkan oknum yang melakukan pungutan liar itu.

Menanggapi hal ini, Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyebut praktik parkir liar di ibu kota bukan perkara baru. Bahkan, menurutnya, ada kekuatan yang lebih besar di balik susahnya pemerintah menertibkan parkir ilegal tersebut.

Ia pun mengungkap persoalan parkir liar ini semakin parah ketika era eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Sebab, Anies disebutnya membuat kesepakatan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengelolaan parkir demi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Baca Juga: Ingin Ada Tempat Berolahraga Selain di GBK, Pramono Bakal Bangun Jogging Track di Sejumlah Tempat

"Di Jakarta itu banyak parkir yang uangnya tidak masuk ke kas pemda, tapi masuk ke ormas. Dulu zamannya Anies banyak konsensi kayak gitu. Untuk membantu menang pemilihan, lalu konsensinya penguasaan parkir. Tidak hanya di Jakarta, di daerah pun sama," ujar Djoko kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

Kini, dengan bergantinya tampuk kepemimpinan ke tangan Gubernur Pramono Anung, Djoko menilai momentum ini semestinya dimanfaatkan untuk melakukan bersih-bersih.

"Sekarang Pramono Anung kan tak ada janji politik, seperti Anies katakanlah. Sekarang kesempatan bagi Pramono untuk bereskan semua parkir liar," ucapnya.

Djoko pun mengusulkan langkah konkret. Salah satunya, Pemprov DKI diminta mewajibkan seluruh juru parkir mengenakan seragam resmi dari Dinas Perhubungan.

"Lalu membuat aturan kalau parkir enggak ada karcis, enggak usah bayar. Pokoknya parkir harus ada bukti pembayaran. Umumkan ke masyarakat," ucap Djoko.

Baca Juga: Pramono Bakal Tertibkan Jalur Sepeda hingga Pedestrian Jakarta yang Digunakan Parkir Liar

Ia menilai, jika retribusi parkir bisa dikelola dengan benar, Jakarta akan mendapatkan sumber pendapatan baru yang tak sedikit.

"Parkir itu sebenarnya salah satu sumber pendapatan untuk subsidi angkutan umum. Potensinya besar, satu tahun di Jakarta bisa lebih dari Rp1 triliun yang di tepi jalan, on street. Tapi sekarang banyak dikuasai," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung mengakui persoalan parkir liar merupakan PR besar yang harus dituntaskan.

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, parkir yang dikelola dengan benar bisa menjadi ladang pemasukan daerah.

Ilustrasi parkir liar di Jakarta Utara. (Foto dok. Kominfotik Jakarta Utara)

"Saya juga baru tahu parkir di Jakarta ini merupakan sumber penghasilan yang luar biasa bagi pengelola siapa pun pengelola itu," ucap Pramono di Balai Kota, Sabtu (19/4/2025).

Minta Satpol PP Tertibkan

Load More