Reformasi Polri Harus Dimulai Dari Pucuk Pimpinan

SuaraJakarta.id - Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklat) Komisaris Jenderal Polisi Chryshnanda Dwilaksana mengatakan bahwa reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri harus dimulai dari pemimpin.

"Reformasi gerakan moral dimulai dari pemimpinnya di semua lini untuk kembali pada moralitas, etika, dan keutamaan," katanya dalam kegiatan seminar nasional Ke Mana Arah Reformasi Kepolisian Saat Ini? di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu 8 Oktober 2025.

Chryshnanda yang juga merupakan Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri itu mengungkapkan bahwa keutamaan yang ia maksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan humanisme, yakni kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban.

Sebagai aparat penegak hukum, kata dia, Polri memiliki kewenangan diskresi, alternative dispute resolution (alternatif penyelesaian sengketa), dan restorative justice (keadilan restoratif).

Adanya kewenangan bebas tersebut, berpotensi memunculkan pelanggaran.

Chrysnanda juga menekankan bahwa personel Polri jangan hanya menggunakan otot dalam bertugas, tetapi juga harus mengutamakan otak dan hati nurani, termasuk mengutamakan moral.

"H2O; hati nurani, otak, dan otot, karena mau tidak mau, ini tiga hal yang harus dilakukan," katanya.

Jenderal polisi bintang tiga itu juga menekankan bahwa upaya transformasi dengan nilai-nilai tersebut, harus dilakukan oleh seluruh lapisan dan dimulai dari pemimpin.

"Saya kira, semua dimulai dari pemimpinnya. Kambing dibimbing singa itu mengaum, singa dibimbing kambing itu mengembek. Maka, reformasi gerakan moral dimulai dari pemimpinnya," katanya.

Baca Juga: 30 Polwan Jalani Pembukaan Pendidikan S-1 STIK Lemdiklat Polri Sumber Bintara

Chryshnanda mengatakan bahwa upaya akselerasi transformasi ini bukan sekadar untuk pencitraan saja, melainkan untuk gerakan perubahan moral di dalam institusi.

"Melayani, melindungi masyarakat dengan penuh keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban," katanya.