Dakwaan Jaksa Soal Dugaan Gratifikasi dan TPPU Tak Terbukti, Eks Sekretaris MA Pilih Mubahalah

Itu sebabnya, menurut Rudjito, Nurhadi mengajak Jaksa melaksanakan mubahalah. “Tapi, hanya Nurhadi yang melaksanakan di hadapan majelis hakim dalam persidangan. Jaksa kami nilai tidak berani,” tutur Rudjito.

Ditambahkan oleh Rudjito, keberanian Nurhadi melaksanakan mubahalah atau yang dalam ajaran agama Islam merupakan sumpah berat antara dua pihak yang bersengketa dalam perkara kebenaran untuk membuktikan siapa yang benar dan salah, di mana pihak berdusta siap menerima laknat Allah, didasarkan keyakinan bahwa ia tengah dikrimimalisasi. Didakwa melakukan perbuatan yang sama sekali tidak dilakukannya.

“Itu jalan terakhir setelah semua argumen disampaikan,” kata Rudjito.

Anggota Tim Advokat yang lain, Mohammad Ikhsan melanjutkan, Nurhadi sebelumnya telah melakukan pembuktian terbalik dengan menjabarkan fakta penghasilan totalnya sepanjang 2011-2018 dari gaji dan tunjangan yang mencapai lebih kurang Rp 25,8 miliar, ditambah usaha sarang walet yang dijalaninya sejak tahun 1981 menghasilkan pemasukan lebih kurang Rp 41,14 miliar.

“Bila ditotal, semua pamasukan itu mencapai sekitar Rp 66,9 miliar yang semuanya sudah dilaporkan dan tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2002 ditambah sebagaimana tercantum dalam lampiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2012.

Aset-aset yang dituduhkan Jaksa, lanjut Ikhsan, berupa villa di Megamendung, 3 unit apartemen di Infinity Tower Jakarta, dan satu unit mobil Mercedes Sprinter yang telah dihitung di persidangan hanya sejumlah lebih kurang Rp 28 miliar, totalnya jauh di bawah total pemasukan atau penerimaan Nurhadi tersebut.

“Dari bukti-bukti formal dan fakta-fakta persidangan, termasuk usaha Jaksa mencantumkan harta menantunya yang telah dibuktikan tak terkait Nurhadi, perkara ini sangat terkesan dipaksakan. Ketika akhirnya ditantang Nurhadi untuk bersumpah di bawah Al Quran dalam format mubahalah, Jaksa tidak berani,” tutur Ikhsan.

Kini, Nurhadi menyerahkan sepenuhnya pada putusan majelis hakim, yang sidang pembacaanya dijadwalkan pada hari Rabu, 1 April 2026.

“Kami harap Majelis Hakim memberi putusan yang adil dan menyadari upaya kriminalisasi yang sedang dilakukan terhadap Nurhadi,” harap Ikhsan.

Baca Juga: Skandal Kuota Haji Memanas: Staf Asrama Haji Bekasi Jadi Saksi Kunci KPK