Bukan Sekadar Macet, Akar Polusi Jakarta Disebut Berasal dari Sistem Energi

SuaraJakarta.id - Direktur PT Gema Aset Solusindo, Syam Basrijal, menilai persoalan polusi udara di Jakarta tidak dapat lagi diselesaikan hanya melalui kebijakan jangka pendek.

Menurutnya, perbaikan kualitas udara membutuhkan keberanian politik untuk mempercepat transisi energi serta investasi pada pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (1/7/2026), Syam mengatakan berbagai langkah yang selama ini ditempuh pemerintah, seperti imbauan penggunaan masker, penerapan work from home (WFH), rekayasa cuaca, uji emisi kendaraan, hingga pembatasan lalu lintas, hanya mampu meredam dampak polusi untuk sementara waktu.

"Polusi udara Jakarta terus berulang dari tahun ke tahun dengan pola yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Jakarta bukan lagi sekadar masalah lalu lintas perkotaan, melainkan masalah struktural dari sistem energi dan industri yang menopang aktivitas ekonomi nasional," ujar Syam.

Ia menjelaskan Jakarta berada dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali yang menjadi pusat pasokan energi bagi kawasan industri, pemerintahan, transportasi, pelabuhan, hingga pusat data nasional.

Namun, menurutnya, dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara masih menjadi penyumbang utama emisi pencemar udara.

"Hingga hari ini, PLTU batubara masih mendominasi sekitar 70 persen sistem kelistrikan Jawa-Bali. Artinya, fondasi energi yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pembakaran energi fosil dalam skala masif. Ketika ketergantungan terhadap PLTU batubara tetap tinggi, maka polusi udara Jakarta pada dasarnya tidak pernah benar-benar selesai," katanya.

Syam mengingatkan bahwa dampak polusi udara tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi isu kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Ia menyebut berbagai penelitian internasional menunjukkan keterkaitan antara emisi PLTU batu bara dengan meningkatnya risiko penyakit jantung, stroke, gangguan paru-paru kronis, hingga kematian dini akibat paparan partikel halus PM2.5.

"Dalam konteks Jakarta, masalah ini telah melampaui isu lingkungan semata. Ini telah menjadi isu ketahanan manusia, kualitas hidup, dan masa depan generasi perkotaan Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Syam melihat Indonesia tengah memiliki peluang besar untuk mempercepat transisi energi. Ia menyoroti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang memproyeksikan kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan mencapai sekitar 183 hingga 188 miliar dolar Amerika Serikat.

Menurutnya, arah investasi yang mulai berfokus pada energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS) menjadi fondasi penting menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.

"Yang sering dilupakan, transisi energi bukan sekadar proyek kelistrikan. Ia adalah peluang ekonomi nasional dalam skala besar," tutur Syam.

Ia menilai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan BESS berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat industri baterai nasional, mempercepat hilirisasi mineral strategis seperti nikel, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Lebih lanjut, Syam meminta pemerintah mengubah cara pandang terhadap teknologi PLTS-BESS. Menurutnya, sistem tersebut seharusnya diposisikan sebagai bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengaktualisasikan semangat Net Zero Emission (NZE), bukan sebagai ancaman bagi sistem kelistrikan konvensional.