Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Nasib HMP 120 Anggota DPR Terancam Gugur

SuaraJakarta.id - Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan 120 anggota DPR RI berpotensi terhenti. Hal itu menyusul munculnya kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyebut, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, usulan HMP kehilangan objek sehingga tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.

“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dikutip dari ANTARA di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Khozin, situasi tersebut akan mengubah arah proses politik yang sebelumnya telah bergulir di parlemen. Sebab, pengajuan HMP berkaitan dengan upaya pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Meski demikian, hingga Kamis (12/11/2026), proses HMP masih berjalan di DPR. Bahkan, Sidang Paripurna DPR dijadwalkan mengagendakan pengumuman usulan HMP yang telah diajukan 120 legislator tersebut.

“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” ujarnya.

Khozin mengatakan, pihaknya juga telah mendengar informasi mengenai pengunduran diri Gibran. Namun, dia menegaskan bahwa sikap DPR akan bergantung pada kepastian informasi tersebut.

“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” katanya.

Mekanisme Penggantian Wapres

Baca Juga: Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR

Di tengah dinamika tersebut, Khozin turut menjelaskan mekanisme konstitusional apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.

Dia merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi dan diterima sesuai mekanisme ketatanegaraan, proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Jadi Catatan Revisi UU Pemilu