Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Nasib HMP 120 Anggota DPR Terancam Gugur

Lebih lanjut, Khozin menyebut polemik yang menyeret Gibran akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Saat ini, Komisi II DPR tengah menjalankan Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pemilu. Menurut dia, dinamika yang terjadi dapat menjadi catatan penting untuk menyempurnakan regulasi pemilu ke depan.

“Kebetulan saat ini kami di Panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan. Sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini menjadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026) sore.

Namun, pada Rabu malam, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Hingga pernyataan Khozin disampaikan, kabar tersebut masih menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Kepastian status pengunduran diri Gibran menjadi faktor penting yang menentukan kelanjutan proses HMP di DPR.