SuaraJakarta.id - Din Syamsuddin memandang kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk memperketat penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total selama dua pekan sudah tepat. Ia berujar, pengetatan PSBB harus dilakukan guna menahan penyebaran Covid-19 yang kian melonjak.
Pasalnya, kata Din, tanpa pengetatan PSBB, penularan virus kemungkinan bakal terus terjadi semakin banyak.
Apalagi, kata dia, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sudah sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk mengutamakan kesehatan daripada ekonomi.
"Memang, percuma mengembangkan ekonomi sementara rakyat jatuh sakit. Sudah terbukti, masa transisi dengan pelonggaran PSBB dan roda perekonomian digerakan, seperti pembukaan perkantoran, pusat perdagangan, pusat keramaian, termasuk sekolah, ternyata mendorong terciptanya klaster baru penularan virus di perkantoran dan pusat perdagangan," ujar Din dalam keterangannya, Senin (14/9/2020).
Baca Juga:LIVE STREAMING: Suasana PSBB Total Jilid II di Hari Pertama
Din tidak memungkiri bahwa antara kesehatan dan ekonomi memang dua hal yang saling berkaitan. Tetapi, dalam situasi pandemi, pemerintah harus memprioritaskam salah satunya.
Karena itu ia berharap, pemerintah pusat seharusnya mendukung Pemprov DKI Jakarta yang tengah berupaya memprioritaskan kesehatan sebagaimana arahan Jokowi.
"Maka seyogyanya pemerintah pusat mendukung langkah Pemprov DKI tersebut, bukan sebaliknya mengkritik dan cenderung menghalangi. Adalah aneh jika pemerintah pusat menolak apalagi dengan pikiran yang ternyata keliru dan berisiko, yaitu membuka ekonomi tapi mendorong persebaran virus. Dan semakin aneh, jika beberapa pembantu presiden mengajukan pikiran yan bertolak belakang dengan presidennya," tutur Din.
Din mengatakan pemerintah pusat perlu legowo dan berbesar hati dengan adanya upaya dari pemerintah daerah, apalagi di Jakarta yang tengah berusaha mengatasi penularan Covid-19 dengan PSBB ketat, .
"Kalau pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh menanggulangi Covid, tidak kompak dan saling jegal, tidak mustahil posisi Indonesia menjadi paling bawah/buruk (sekarang sudah pada urutan terburuk keempat dari bawah) dalam penanggulangan Covid, dan Warga Negara Indonesia akan ditolak di semua negara (sekarang sudah di hampir 70 negara) di dunia," tulis Din.
Baca Juga:Stasiun Bogor Lengang di Hari Pertama PSBB Jakarta
