SuaraJakarta.id - Di hari keempat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perkantoran. Hasilnya, terdapat sejumlah tempat yang harus ditutup sementara.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Andri Yansah menyebut dalam laporan pengawasan pihaknya, ada 237 kantor yang disidak.
Petugas di lapangan lantas menemukan sembilan kantor yang tak menjalankan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Dua perusahaan di Jakarta Barat, dua di Jakarta Selatan dan dua perusahaan di Jakarta Pusat," ujar Andri saat dikonfirmasi, Jumat (17/9/2020).
Baca Juga:Ada yang Positif Corona, Ratusan Pegawai ADA dan Giant Bogor Tes Swab COVID
Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 88 tentang pelaksanaan PSBB, maka kelima kantor itu harus ditutup sementara selama tiga hari.
Mereka diminta memperbaiki pelaksanaan protokol kesehatan sebelum kembali beroperasi.
Tak hanya pelanggaran protokol, ada 14 perusahaan yang harus ditutup karena ada temuan kasus corona di antara karyawannya.
Lokasinya tersebar lima wilayah kota administrasi.
Ada enam perusahan di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur, tiga di Jakarta Selatan, satu berlokasi di Jakarta Pusat dan tiga lainnya berada di Jakarta Utara.
Ke-14 perusahaan itu harus ditutup sementara selama tiga hari sejak diminta untuk tak beroperasi.
Baca Juga:Wagub DKI: Penutupan Blok G Balai Kota Bukan karena Sekda DKI Meninggal
Sesuai dengan Pergub nomor 88, penutupan tidak dilakukan hanya di satu lantai atau sebagian gedung saat PSBB transisi.
Kali ini di PSBB dua, penutupan dilakukan di seluruh bagian gedung.
"Perusahaan yang ditutup karena Covid-19 14 perusahaan," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat aturan baru salam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Regulasi ini juga mengatur soal kegiatan perkantoran di ibu kota.
Anies mengatakan, pada dasarnya aturan ini mengharuskan masyarakat tetap berada di rumah demi menghindari virus corona.
Namun jika harus bepergian bekerja atau kegiatan lain, harus benar-benar ada kepentingan mendesak atau penting.
"Jadi, pesan paling penting dalam PSBB adalah tetap berada di rumah, kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan esensial, baru bepergian," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (13/9/2020).
Selain itu, 11 sektor yang diizinkan itu juga harus menjalankan protokol ketat pencegahan corona. Jika tidak, maka pihaknya bisa saja menjatuhi sanksi.
"Di dalam fase 14 September ini selama dua pekan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," jelasnya.
Kendati demikian, ia mengizinkan perkantoran di luar 11 sektor itu beroperasi dengan pembatasan kapasitas 25 persen.
Sementara bagi yang dapat pengecualian mengurangi kapasitasnya 50 persen.
