SuaraJakarta.id - Kebijakan penanganan banjir antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta masih tak sejalan. Keduanya memiliki program tersendiri untuk mengatasi masalah di ibu kota ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah pusat masih menjalankan kebijakan normalisasi di 13 sungai. Sementara pihaknya masih ngotot dengan janji kampanye, yakni naturalisasi.
"13 Sungai Jakarta itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, punya program normalisasi kami sendiri punya program naturalisasi," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).
Riza mengklaim meski berbeda, kedua kebijakan ini bisa dijalankan beriringan. Nantinya penerapannya bergantung pada sungai atau kali mana yang digarap.
Baca Juga:Banjir Landa Sulsel, Tambak dan Lahan Pertanian Terancam Gagal Panen
"Dua-duanya bisa diterapkan jadi dilihat situasi dan kondisi mana sungai-sungai lakukan dengan program normalisasi dan mana program naturalisasi," tuturnya.
Karena itu, ia meminta agar dua kebijakan ini tak dibanding-bandingkan. Sebab program itu memiliki tujuan yang sama, yakni mengatasi banjir di ibu kota.
"Tidak perlu di dibanding-bandingkan dua-duanya punya tujuan maksud yang baik," pungkasnya.
Naturalisasi sendiri diketahui dicetuskan Gubernur Anies Baswedan saat kampanye lalu. Ia ingin agar air bisa mengalir ke tanah dengan penghijauan di sekitar sungai atau kali.
Sementara normalisasi bertujuan mengalirkan air dengan cepat menggunakan sistem pemasangan beton. Dengan demikian air tidak meluap karena langsung dialirkan ke hilir.
Baca Juga:Jadi Ketua DPD Gerindra DKI, Riza Patria Janji Teruskan Jejak Manis Taufik
