"Kita tadi menghimbau kepada pekerja, agar pada pengerjaan bagaimana caranya asap tidak mengepul ke udara. Artinya, sambil ngelas sambil siapkan air. Ngebul, disemprot. Hanya yang saya lihat masih menggunakan cara yang alakadar. Saya kira dengan cara begitu bisa meminimalisir asap yang membumbung ke udara," sambungnya.
Yayat juga heran, adanya penyimpanan bus TransJakarta di lokasi Dramaga ini belum ada izin ke pihak desa maupuk kecamatan.
Bahkan, adanya aktivitas pembakaran atau pembelahan bangkai bus juga tidak ada pemberitahuan sama sekali.
"Kalau izin terkait dengan kegiatan ini, dari mulai penyimpanan bus pun tidak ada izin, termasuk adanya kegiatan pemotongan bus di sini, tanpa ada koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan. Bingung, soalnya di pusat (Jakarta) langsung, jadi kita juga agak kagok," paparnya.
Baca Juga:LPSK Siap Lindungi Saksi yang Bongkar Pelaku Pembakaran Halte Transjakarta
Ia menambahkan, jika memang sidak kali ini masih tidak digubris, maka pihaknya akan melakukan penindakan lebih lanjut secara tegas.
"Saya untuk hal ini memang untuk kewenangan tidak ada, satu sifatnya hanya mengimbau, bagaimana mereka menyiasati ada kepulan asap dan semakin banyak bisa diminimalisir, termasuk Muspika juga tidak ada himbauannya tidak di gubris, peringatan tidak ditaati maka akan melakukan langkah lain dan upaya lain," tukasnya.
Sementara itu, Ketua RT05 di Perumahan Regency, Iman Hanafi (36) memaparkan, mulai terasa bau tak sedap dari aktifitas pembakaran bangkai bus TransJakarta itu pada awal Oktober 2020.
"Saya mulai merasakan bau itu pada awal Oktober, itu terasa sekitar jam 09.00 WIB sampai jam 21.00 WIB. Asap yang dikeluarkan itu menyengat ke pernapasan, dan ke mata juga tidak enak apalagi kalau setiap hari, uhh itu rasanya gimana gitu, mengganggu," paparnya.
Ia mempersilakan kepada pihak yang mengerjakan pemotongan bangkai bus TransJakarta itu. Tapi, harus ada sosialisasi dulu kepada warga dan desa serta kecamatan.
Baca Juga:Jangan Takut, LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Pembakaran Halte Transjakarta
"Silakan dikerjakan, asalkan tidak ada asap lagi ke sini. Minimal ada omongan juga ke warga dan kecamatan serta desa, kelurahan juga. Setidaknya saya sebagai RT bisa menjelaskan ini kepada warga lainnya," tutupnya.
