SuaraJakarta.id - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat mengenai kasus korupsi Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan secara tertutup Senin (15/3/2021) siang ini. Alasannya tak mengundang wartawan karena yang dibahas adalah isu sensitif.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan jika pembahasannya isu sensitif, lebih baik rapat digelar tanpa mendatangkan wartawan atau pihak lainnya. Dengan cara itu, maka Sarana Jaya akan lebih jujur menjelaskan duduk perkara masalahnya.
"Agar mereka terbuka bicara dengan dewan," ujar Aziz saat dihubungi Suara.com, Senin (15/3/2021).
Keputusan ini diambil berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika rapat dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika pembahasannya sensitif dan rapat digelar terbuka, mereka cenderung tak berani bicarakan semuanya.
Baca Juga:Bangun 882 Unit, Rumah DP Rp0 Anies Banyak Belum Laku
"Biasanya kalau terbuka isu-isu sensitifnya tidak dikeluarkan," jelasnya.
Ia juga ingin bertanya mengenai dampak kasus yang menimpa anak buah Gubernur Anies Baswedan itu kepada kinerja Sarana Jaya.
Selain itu perlu diperjelas peruntukan lahan dalam kasus itu. Sebab pihaknya tidak tahu menahu masalah pembelian lahan beberapa tahun lalu itu.
"Karena itu saya pengen tau secara jelas, clear, gamblang. Sehingga kami bisa jawab nanti ketika ditanya oleh wartawan. Oleh masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga:Jadi Janji Anies saat Kampanye, Rumah DP Rp 0 di Pulogebang Batal Dibangun
