SuaraJakarta.id - Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3/2021) memanggil pimpinan BUMD PT Pembangunan Sarana Jaya untuk menanyakan kasus pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0. Pertemuan dilakukan secara rapat tertutup.
Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz pertemuan dilakukan tertutup karena untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Tertutup, karena memang kami menaati prokes. Ruangan kami terbatas dan anggota dewan banyak yang hadir dan dari Sarana Jaya juga banyak yang hadir," kata Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pertemuan dilakukan tertutup bukan karena Sarana Jaya tetapi potensi kerumunannya.
Baca Juga:Namanya Terseret Korupsi Anak Buah Anies, Ketua DPRD: Sedap-sedap Gak Enak
"Kalau terbuka, waduh penuh nanti ruangan kita. Nanti saya dipanggil bukan karena Sarana Jaya tapi karena kerumunan," ujarnya.
Rapat tersebut, kata Aziz, untuk mengonfirmasi informasi mengenai kasus yang akhirnya menjerat Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, pada pihak BUMD penggarap proyek rumah murah tersebut.
"Kami menanyakan informasi yang paling valid dari sumber pertama dan tentunya kami akan merekomendasikan solusi-solusi terbaik karena kami ini informasinya terbatas soal kejadian ini," tuturnya.
Aziz mengatakan baru mendapatkan informasi kejadian yang akhirnya jadi kasus korupsi tersebut berlangsung pada periode sebelumnya. Karena itu dia berniat melakukan berbagai verifikasi data dan proses administrasi dari pengadaan lahan tersebut.
"Mudah-mudahan dengan klarifikasi ini kami bisa sama-sama tahu, clear dan solusinya seperti apa. Ke depan saya harap ini tidak mengganggu program gubernur untuk pelayanan masyarakat," katanya.
Baca Juga:Bahas Korupsi Anak Buah Anies Secara Tertutup, DPRD DKI: Isu Sensitif
Selain itu, pihaknya melakukan evaluasi mengenai penyerapan anggaran yang sudah dilakukan dan juga dengan rencana Sarana Jaya ke depannya.
- 1
- 2
