"Siapa saja yang keluar masuk lingkungan Pemprov di seluruh jajaran dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan agar diperketat, harus hati-hati, harus ada upaya upaya extra," jelasnya.
"Misalnya kalau naik mobil kaca harus di buka, naik motor helmnya di buka, nanti ada pemeriksaan dan sebagainya," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Tanfidziyah Robikin Emhas menegaskan tidak ada agama apa pun yang mengajarkan tindakan teror kepada umatnya. Hal itu menyusul aksi teror di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.
Robikin menyatakan penyerangan yang dilakukan oleh perempuan yang belakangan diketahui berusia 26 tahun tersebut tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun.
Baca Juga:Jadi Tersangka KPK, Anies Resmi Pecat Yoory dari Dirut Sarana Jaya
"Agama apa pun tidak membenarkan kekerasan. Penyerangan yang dilakukan seseorang di Mabes Polri yang merupakan insitusi negara, pengayom masyarakat, menjadi bagian unsur penegak hukum, dengan dalil apa pun tidak bisa dibenarkan," kata Robikin dalam sebuah video yang diterima Suara.com.
Robikin mengatakan jika Indonesia merupakan negara damai, bukanlah negara kafir, karena didirikan atas dasar kesepakatan para pendiri republik.
"Negara yang sah dalam pandangan agama Islam. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan tindak kekerasan, apalagi melakukan teror dengan mengatasnamakan agama itu bukan ajaran agama," tandasnya.
