"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," kata Rahmad.
Tuding Jokowi Terlibat Dualime di Demokrat
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebelumnyamenyesalkan soal adanya tudingan kepada pemerintah terkait dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Pernyataan itu disampaikan Yasonna usai pemerintah menolak pengesahan KLB Demokrat di Deli Serdang atau kubu Moledoko.
"Seperti kami sampaikan sejak awal bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan parpol ini," ujar Yasonna saat konferensi pers, Rabu (31/3/2021) dilansir dari Terkini.id--media jaringan Suara.com.
Baca Juga:Pendiri Demokrat Sindir Teman Lama yang Melawan SBY: Ini Lebih Tidak Waras
"Kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah belah parpol," sambungnya.
Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga memaparkan, Menkumham memutuskan menolak permohonan pengesahan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
Sebab dianggap kurang melengkapi syarat administrasi pengesahan. Pemaparan dilakukan melalui konferensi pers yang digelar secara virtual.
"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC," tutur Yasonna.
"Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak," putusnya.
Baca Juga:Tak Gentar Hadapi Gugatan Kubu Moeldoko, Partai Demokrat Pede Pasti Menang
Sehingga, kepempimpinan resmi Partai Demokrat masih dijabat AHY.
