alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Belum Minta Maaf Tuduh Jokowi Terlibat Kudeta Demokrat, AHY-SBY Dipolisikan

Agung Sandy Lesmana | Yosea Arga Pramudita Kamis, 08 April 2021 | 09:19 WIB

Belum Minta Maaf Tuduh Jokowi Terlibat Kudeta Demokrat, AHY-SBY Dipolisikan
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dicium keningnya oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (Instagram @agusyudhoyono)

"...Karena selama ini AHY, menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pengambilalihan Partai Demokrat."

Kubu Moeldoko akhirnya buka suara terkait sikap pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang di bawah pimpinan eks Panglima TNI itu. Mereka menerima, namun sekaligus meminta Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf.

Juru Bicara kubu KLB, Muhammad Rahmad mengatakan permintaan maaf harus dilakukan AHY sekaligus ayahnya kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, dikatakan Rahmad dengan ditolaknya kepengurusan Moeldoko, sekaligus membuktikan tidak ada intervensi pemerintah, seperti selama ini dituduhkan pihak AHY.

Permintaan maaf AHY dan SBY juga diminta ditujukan sekaligus kepada Moeldoko.

"Sebagai hamba yang beriman dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko karena telah menuduh macam-macam," kata Rahmad melalui keterangan resminya, Jumat (2/4/2021).

Baca Juga: Pendiri Demokrat Sindir Teman Lama yang Melawan SBY: Ini Lebih Tidak Waras

Rahmad mengatakan penolakan pemerintah juga membuktikan bahwa apa yang dituduhkan kepada Moeldoko seoama ini hanya menjadi fitnah tidak bertanggung jawab. Di mana pihak-pihak tertentu menuduh ada pemerintah di balik langkah Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," kata Rahmad.

Tuding Jokowi Terlibat Dualime di Demokrat

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly  sebelumnyamenyesalkan soal adanya tudingan kepada pemerintah terkait dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Pernyataan itu disampaikan Yasonna usai pemerintah menolak pengesahan KLB Demokrat di Deli Serdang atau kubu Moledoko.

"Seperti kami sampaikan sejak awal bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan parpol ini," ujar Yasonna saat konferensi pers, Rabu (31/3/2021) dilansir dari Terkini.id--media jaringan Suara.com.

Baca Juga: Tak Gentar Hadapi Gugatan Kubu Moeldoko, Partai Demokrat Pede Pasti Menang

"Kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah belah parpol," sambungnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait