SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan melakukan pengalihan atau refocusing anggaran yang seharusnya disiapkan untuk berbagai program tahun ini. Dana yang dialihkan akan dipakai untuk penanganan Covid-19 di ibu kota.
Dengan refocusing anggaran, berarti Anies akan melakukan pembatalan sejumlah proyek yang seharusnya dijalankan tahun ini. Program yang dianggap tidak memiliki urgensi tinggi atau bukan prioritas biasanya yang akan dikorbankan.
Kebijakan ini sudah dilakukan Anies tahun 2020. Hanya program prioritas yang tetap dikerjakan dan proyek lainnya dialihkan dananya untuk Biaya Tak Terduga (BTT).
Kendati demikian, Anies belum mau merincikan proyek atau program apa saja yang bakal dialihkan anggarannya.
Baca Juga:PDIP: Anies Jangan Angin-anginan Sidak PPKM, Banyak Pengusaha Nakal Kucing-kucingan
"Tentu (akan lakukan refocusing). Tapi anggaran kan penyesuaiannya terus-menerus," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/7/2021).
Selain itu, Anies mengaku tak ragu menggeser anggaran demi penanganan Covid-19. Menurutnya keselamatan warga saat ini adalah prioritas utama.
"Bila dibutuhkan untuk menyelamatkan warga jakarta maka kita akan alokasikan sesuai untuk kebutuhannya," katanya.
Mantan Mendikbud ini menyebut pihaknya masih melakukan penyusunan untuk refocusing anggaran ini untuk nantinya diajukan ke DPRD. Saat ini jumlahnya belum dipastikan karena situasi pandemi Covid-19 yang dinamis.
"Dari bulan ke bulan pergeserannya terjadi. jadi kalo anda lihat data dua bulan lalu, pasti beda dengan bulan Juli ini. Karena sesudah bulan Juni ini kita menyaksikan lonjakan kasus," pungkasnya.
Baca Juga:Anies Sidak Kantor Sambil Ngamuk, PDIP: Marah Saja Enggak Cukup!
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut kondisi keuangan DKI saat ini tidak memadai untuk melaksanakan PPKM Mikro di Jakarta sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Kalau pemerintah pusat tidak membantu, ya ekonomi DKI akan berantakan, PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita jeblok," kata Mujiono melalui sambungan telepon, Rabu (30/6/2021)
Realisasi PAD DKI, kata Mujiyono, saat ini masih rendah. Per bulan Mei lalu ia menyebutkan realisasi PAD tersebut kurang lebih 18 persen.
"Sekarang berbeda dengan dulu ketika Maret 2020 (awal pandemi), DKI uangnya ada, belum lagi ada dana cadangan daerah Rp1,4 triliun, itu saya bilang cukup dan bisa dilakukan PPKM ekstra ketat atau lockdown atau apapun namanya," ucap Mujiyono.
Karenanya, Mujiyono meminta sebelum menerapkan PPKM Darurat pemerintah provinsi perlu mempertimbangkan neraca keuangan daerah.
Terlebih, kata dia, sulit melakukan "refocusing" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengalokasikan dana yang dibutuhkan selama PPKM Darurat berlangsung.
