SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan kepastian kapan Bantuan Sosial Tunai atau BST tahap 7 dan 8 bulan Juli-Agustus akan dicairkan. Legislator ibu kota menduga hal itu terjadi karena DKI belum memiliki anggaran.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan kondisi keuangan DKI Jakarta saat ini sedang tidak baik. Sejauh ini, DKI baru bisa menyanggupi biaya BST untuk tahap 5-6 saja yang sudah disalurkan.
"Setahu saya posisi cash flow-nya masih belum bagus," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Kamis (9/9/2021).
Menurut Mujiyono, saat ini DKI tidak bisa mengandalkan dana Belanja Tak Terduga atau BTT yang sudah menipis untuk anggaran BST. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana perimbangan tidak bisa dicairkan cepat.
Baca Juga:Ini Jadwal Mobil Vaksin Keliling dan Sentra Mini Vaksin Covid-19 di DKI, Kamis 6 September
"BTT kan gak cukup toh, kalau DBH masuk ke cash-in, dana perimbangan, DBH kan cairnya Oktober," jelasnya.
Karena itu, satu-satunya cara untuk menganggarkan dana BTT adalah dengan melakukan pengalokasian anggaran seperti penyaluran BST tahap 5-6. Program yang dinilai bukan prioritas atau bisa ditunda harus dialihkan dananya demi bisa memberikan warga uang tunai.
"Peruntukan dana penanggulangan Covid-19 itu, yang sudah disediakan hanya BST untuk 4 bulan, Januari-April. Kemudian pandemi terus berlangsung, dikerok lagi, kerjaan-kerjaan fisik dimatiin dapat Rp623 miliar," tuturnya.
Selain refocusing, Pemprov DKI dinilainya hanya bisa mengandalkan pendapatan yang baru masuk seperti pajak. Belum lama ini Pemprov DKI membuat program diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) demi menambah uang yang masuk.
Jika memang program itu berhasil, maka bisa saja saat ini DKI sudah memiliki uang untuk menyalurkan BST.
Baca Juga:Bioskop di Jakarta Bakal Kembali Dibuka, Kapasitas 50 Persen dan Pengunjung Wajib Vaksin
"Kan PBB itu bulan Agustus diskon 20 persen, bulan September diskon 15 persen. Kan itu diharapkan cash in-nya lebih cepat. Mungkin sudah ready," ucapnya.
Politisi Demokrat ini juga menyebut BST bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Pemprov. Program pembagian uang tunai ini tidak bisa selamanya dilakukan karena yang paling penting adalah membuat situasi normal kembali.
"Apalagi sekarang Covid-19 sudah jauh membaik, yang diinginkan masyarakat itu bukan duduk manis tunggu BST, tapi keinginan untuk terus berusaha," katanya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Sosial sudah menyalurkan BST tahap 5-7 bulan Mei-Juni beberapa waktu lalu. Nilai uang yang dibagikan dalam satu tahap BST adalah Rp300 ribu.
