Sejumlah Massa BEM SI Diduga Alami Peretasan Usai Demo di KPK, Begini Isi Pesannya

Diketahui sejak pukul 10.41 WIB menjelang siang tadi, ratusan massa BEM SI berunjuk rasa. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo dan Ketua KPK Firli Bahuri serta para pimpinan lainnya membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan GASAK menggelar aksi di sekitar Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Senin (27/9/2021). [Suara.com/Alfian Winanto]

Sebanyak 57 pegawai KPK itu akan resmi dipecat pada 30 September 2021 nanti.

Dalam aksinya, ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan. Pertama, menuntut agar Firli untuk segera mencabut SK nomor 625 dan SK nomor 1327 Tahun 2021 atas pemberhentian 57 pegawai.

"Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK 1327 tahun 2021 atas pemberhentian 57 pegawai KPK disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama," ucap sang orator melalui pengeras suara.

BEM SI juga mendesak agar Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab atas pelemahan lembaga antirasuah tersebut. Mereka meminta agar Presiden mengangkat 57 pegawai itu sebagai ASN (aparatur sipil negara).

"Mendesak Presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," sambung sang orator.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan GASAK berorasi saat menggelar aksi di sekitar Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Senin (27/9/2021). [Suara.com/Alfian Winanto]

Selanjutnya, mereka juga meminta Firli mundur dari jabatannya selalu Ketua KPK. Sebab, ia dinilai telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian, meminta agar KPK tetap menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi. KPK juga diminta segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap Ditjen Pajak, dan kasus suap KPU Harun Masiku.