SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan besaran biaya komitmen Formula E setiap kota penyelenggara berbeda-beda sehingga wajar apabila ada yang lebih tinggi.
Dalam dokumen klarifikasi Formula E yang dikeluarkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta pada laman Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi atau PPID DKI Jakarta, disebutkan biaya komitmen tergantung dari tanggungan biaya penyelenggaraan di kota tersebut.
"Katanya besaran comittment fee Formula E di Jakarta terlalu tinggi dibandingkan kota lain di dunia. Faktanya, perbandingan biaya komitmen antar kota tidak bisa dilakukan secara apple to apple. Beberapa kota menanggung hampir seluruh biaya penyelenggaraan, sedangkan di sebagian kota yang lain FEO banyak menangug biaya," tulis dokumen tersebut.
Besaran biaya komitmen masing-masing kota/negara tulis dokumen tersebut, berbeda-beda dipengaruhi oleh yang pertama apa saja yang ditanggung oleh Formula E Operations (FEO); kedua jarak lokasi dengan kota penyelenggara lain; ketiga kapan kota tersebut menjadi tuan rumah, di mana semakin akhir semakin tinggi komitmen fee.
Baca Juga:Pemprov DKI Jakarta Sebut Biaya Komitmen Formula E Bukan Rp 2,3 Triliun, Tapi...
Untuk Jakarta, faktor-faktor yang mempengaruhi "fee" adalah: FEO mengover biaya "broadcasting" ditambah penyiaran langsung ke 150 negara, akomodasi ribuan "official" selama sekitar satu bulan, biaya keamanan, biaya pengiriman barang, asuransi, panggung dan "stage".
Untuk biaya "broadcasting" (produksi dan penyiaran) saja, DKI menyebut diperkirakan mencapai 2 juta poundsterling.
"Kemudian posisi geografis Indonesia membuat biaya logistik yang FEO harus keluarkan jauh lebih tinggi dari kota lain di Eropa dan Amerika," tulis dokumen tersebut.
Lebih lanjut, DKI Jakarta menyebutkan bahwa biaya komitmen yang dibayar hanya Rp560 miliar saja (untuk tiga tahun), bukan Rp2,3 triliun (untuk lima tahun) seperti yang beredar.
"Katanya komitmen fee Rp2,3 triliun, faktanya komitmen fee adalah Rp560 miliar bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan," tulis dokumen itu.
Baca Juga:Tina Toon Protes Formula E, Warganet Sindir Kader Partainya Korupsi Bansos
DKI mengakui bahwa komitmen fee sebesar Rp560 miliar tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dibayar pada tahun 2019, namun diperuntukkan bagi penyelenggaraan Formula E selama tiga musim yang tersisa dalam kontrak perjanjian, yakni 2022, 2023, dan 2024.
Namun setelanya, DKI menjamin tidak akan menggunakan lagi anggaran daerah namun dengan skema B to B (business to business).
"Anggaran yang dibayar oleh Pemprov DKI hanyalah commitment fee awal saja yang telah dibayar pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jakpro secara murni B to B (business to business) melalui sponsorship," tulis Pemprov DKI Jakarta.
Bahkan, Pemprov DKI juga menyebutkan biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp150 miliar, tidak dibayar oleh APBD, tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro.
Pemprov DKI juga menyampaikan, dalam perjanjian baru disebutkan tidak lagi diperlukan pembayaran bank garansi (tidak termasuk biaya penyelenggaraan) selama tiga tahun ke depan. (Antara)
