SuaraJakarta.id - Massa aksi yang tergabung dalam sejumlah elemen buruh mendesak revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta segera dilakukan. Mereka bahkan meminta agar Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ikut turun tangan.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta William Yani Wea mengatakan, TGUPP selaku tim dari Gubernur Anies Baswedan bisa memiliki akses langsung memberikan masukan kepada Anies. Ia berharap lewat TGUPP, rencana revisi UMP bisa dipercepat.
"Saya berharap TGUPP membantu Serikat Pekerja untuk mengingatkan Gubernur perlunya revisi UMP supaya TGUPP ada gunanya," ujar William di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Permintaan agar TGUPP turun tangan ini sudah disampaikan langsung saat para buruh melakukan aksi demonstrasi di Balai kota. Sejumlah perwakilan sempat diterima pejabat DKI untuk menyampaikan aspirasi.
Baca Juga:Massa Buruh Serukan Mogok Nasional, Jika UMP DKI Tidak Dinaikan
"Dalam rapat tadi itu supaya TGUPP itu ada gunanya lah. Jangan jumlahnya saja yang banyak tapi tidak berguna, tidak ada kerjanya," ucapnya.
Menurut William, seharusnya Anies bisa melakukan revisi UMP tanpa harus meminta persetujuan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
Sebab, jika Anies memutuskan tak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 79 tahun 2015 tentang pengupahan, maka aturan yang dipakai adalah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
"Tinggal diputuskan inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, tinggal diputuskan tidak perlu ketemu stakeholder, tidak perlu ketemu pengusaha, tidak perlu ketemu buruh, tinggal diputuskan saja," katanya.
Baca Juga:Anies Ditagih Janjinya Tapi Malah Utus Anak Buah, Massa Buruh Akhirnya Bubar Jalan
