SuaraJakarta.id - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penundaan Pemilu 2024 kecil kemungkinan dapat terwujud.
Menurutnya, hal itu lantaran Jokowi sudah jauh-jauh hari menyatakan tidak akan melanjutkan menjadi presiden untuk periode ketiga. Wacana itu sendiri, kata Adib, hanya akan membuat gaduh dan perdebatan panjang.
"Masa perpanjangan jabatan presiden dan Pemilu ditunda, kemungkinannya kecil (terwujud). Apalagi Jokowi sendiri sudah bilang sudah tidak akan memperpanjang masa jabatan dan taat konstitusi. Kalau memperpanjang masa jabatan berarti inkonstitusional. Jadi kecil kemungkinannya wacana itu terwujud," kata Adib kepada SuaraJakarta.id—grup Suara.com—Sabtu (26/2/2022).
Adib menuturkan, dua wacana itu muncul hanya sebagai gimik politik dari partai kecil. Pasalnya, sosok yang dimiliki oleh partai-partai saat ini tidak memiliki popularitas dan elektabilitasnya buruk di mata publik.
Baca Juga:Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Harus Pastikan Pemilu 2024 Tetap Berjalan, Demi Jaga Konstitusi
"Banyak ketum dan elite parpol yang ditawarkan ke publik dari hasil survei itu jeblok semua, yang konsisten hanya Prabowo Subianto dan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Malah yang popularitas dan elektabilitas tinggi itu orang-orang yang tak miliki jabatan di politik," tuturnya.
"Saya kira ini hanya gimik politik dan kecil kemungkinan (terwujud). Malah nanti publik menyoroti bahwa elite politik tidak sensitif terhadap apa yang dialami masyarakat, hanya mementingkan kepentingan mereka saja," Adib menambahkan.
Dosen politik di UNIS Tangerang itu juga menyebut, munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menunjukkan parpol koalisi di periode kedua Jokowi ini sudah tidak kompak.
Para elite politik dalam koalisi saat ini, dianggap tengah berusaha mencari kepentingan untuk mengamankan keuntungan di Pemilu 2024 mendatang.
"Munculnya wacana di atas sebagai indikator sudah tidak kompak. Di periode kedua ini kepentingan politik sudah memikirkan suksesi kepemimpinan di 2024, ini adalah ritme yang dimainkan. Motifnya untuk mendulang keuntungan di 2024," paparnya.
Lebih jauh, Adib menduga ada bargaining tertentu yang ditargetkan oleh elite parpol yang memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan Pemilu 2024 ditunda.
"Sekali lagi, ini hanya gimik politik yang dimainkan elite politik oleh PKB. Gayung bersambut oleh PAN dan partai kecil lain ikut. Saya menduga ada bargaining politik tertentu yang dimotori oleh Cak Imin (sapaan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar)," pungkasnya.
Sebelumnya, Cak Imin memberikan usulan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 setahun atau dua tahun.
Ia mengungkapkan, hal tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi di masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Usulan ini pun mendapat respons positif dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang mengaku setuju apabila Pemilu 2024 ditunda.
Dia mengatakan, partainya menilai kondisi masyarakat saat ini masih butuh pemulihan utamanya dalam bidang ekonomi.
"PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya," bebernya.
Zul juga mengatakan bahwa saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 73 persen.
Hal tersebut menurutnya menjadikan Jokowi pantas untuk tetap memimpin sebagai presiden.
Kontributor : Wivy Hikmatullah
