William mengungkapkan soal transparansi anggaran pihaknya merasa kesulitan memantau anggaran mulai proses penghitungan hingga hasil akhir dari anggaran itu.
"Kami bisa melihat hanya anggaran yang sifatnya general (umum) atau kami sebut sebagai pagu anggaran. Kami tidak bisa melihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan," ucapnya.
Kedua, terkait pengendalian banjir yang ia sebut Anies belum melakukan penambahan normalisasi sungai sehingga prosesnya tersendat.
Anies, kata dia, justru melakukan program yang dinilai tidak signifikan misalnya gerebek lumpur atau sumur resapan, begitu juga konsep naturalisasi juga belum dikerjakan.
"Padahal program ini (normalisasi) sudah didukung anggaran dan disahkan DPRD DKI bersama Pemprov DKI kurang lebih Rp2 triliun selama Pak Anies menjabat," ucapnya.
