SuaraJakarta.id - Polda Metro Jaya mengklaim sistem filterisasi efektif mencegah penyusup dan provokator masuk ke massa demo 21 April di depan Gedung DPR/MPR RI dan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2022).
"Jadi kegiatan hari ini secara umum yang seperti saya sampaikan tadi berjalan dengan kondusif kemudian juga tertib, ini dilakukan karena Polda Metro menggunakan sistem filterisasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi.
Zulpan mengatakan pihaknya tidak ingin kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh elemen mahasiswa dan buruh berakhir ricuh karena disusupi oleh kelompok yang berniat membuat kerusuhan.
"Kita tidak ingin adanya penyusup dalam kelompok mahasiswa maupun kelompok buruh sehingga kita lakukan filterisasi," ujarnya.
Baca Juga:Blok Politik Pelajar Bantah Pria yang Ditangkap Polisi Sebagai Provokator Unjuk Rasa di Patung Kuda
Lebih lanjut, Zulpan juga mengatakan ada beberapa orang yang diamankan petugas karena diduga ingin menyusup ke dalam massa buruh dan mahasiswa yang tengah demo.
Penyusup yang diamankan tersebut juga diketahui bukan bagian dari elemen mahasiswa maupun buruh.
"Kita amankan tadi beberapa orang yang memang mereka mencoba ikut-ikutan kegiatan ini, kita khawatirkan ini bisa jadi pemicu kerusuhan," ujar dia.
Meski demikian, Zulpan belum bisa menyampaikan jumlah orang yang diamankan petugas karena terduga penyusup tersebut masih diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Ada tujuh elemen masyarakat, buruh dan mahasiswa yang menggelar aksi penyampaian pendapat di tiga lokasi, yakni Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Patung Kuda dan Harmoni.
Baca Juga:Mahasiswa Pasuruan Demo Bawa Biawak ke DPRD Pasuruan, Protes Pemindahan Ibu Kota
Selain menyiapkan pengamanan, petugas juga melakukan filterisasi terhadap massa untuk mencegah masuknya penyusup yang hendak membuat kericuhan.
Salah satu elemen masyarakat yang akan berunjuk rasa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Melalui akun Instagram @bemui_official, mereka mengajukan tujuh tuntutan, antara lain : menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, mendesak penurunan harga-harga kebutuhan pokok dan mengatasi ketimpangan ekonomi serta wujudkan pendidikan ilmiah, gratis dan demokratis. [ANTARA]
