SuaraJakarta.id - Fenomena 'Citayam Fashion Week' yang menghangat di media sosial, lantaran banyaknya ABG dari kawasan penyangga Jakarta yang nongkrong di Kawasan Elit Sudirman dan Dukuh Atas direspons Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Ia mengemukakan, fenomena tersebut dijawabnya dengan memasukan Kota Depok dalam bagian Jakarta Raya.
“Satu ide saya, kalau mau sukses pembangunan Jakarta dan sekitarnya, satukan Jakarta Raya,” kata Idris seperti dikutip Depoktoday.com pada Selasa (12/7/2022).
Tak hanya fenomena tersebut, Idris pun meyakini persoalan yang ada di wilayah Jakarta akan selesai dihadapi jika kepemimpinan di tingkat provinsi bakal selesai jika berada di bawah Gubernur Jakarta Raya.
“Masalah banjir semua, masalah lain bisa selesai semua kalau satu Gubernur Jakarta Raya, Depok masuk Jakarta Raya,” jelasnya.
Menanggapi keinginan Idris, Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid mengatakan usulan tersebut membutuhkan proses sangat panjang. Pun ia menganggap usulan itu akan ribet jika benar-benar direalisasikan.
Meski begitu, Anwar mengaku memahami keinginan Idris untuk menggabungkan Depok menjadi bagian Jakarta ketimbang Jawa Barat. Menurut dia hal yang menjadi pertimbangan Idris ialah berkaitan dengan aspek rentang kendali.
Apalagi, Depok yang merupakan daerah pinggiran Jakarta tentu akan lebih mudah mendapatkan akses pelayanan bagi pemerintah maupun masyarakat. Berbeda cerita pada saat ini, saat Depok menjadi bagian Jawa Barat tentu harus melakukan koordinasi dengan Bandung sebagai pusat provinsi.
"Saya melihat, memahami apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh wali Kota Depok itu muncul dari situ. Dari keinginan untuk bagaimana masyarakat Depok itu bisa untuk dilayani lebih maksimal karena secara geografis kan Depok harus ke Bandung kalau mau berurusan," kata Anwar dihubungi, Rabu (13/7/2022).
Baca Juga:Wali Kota Depok Usul Bodebek Gabung ke Jakarta Raya, Komisi II: Ribet, Butuh Proses Panjang
Menurut Anwar ada aspek-aspek pelayanan yang memang bukan sekadar kepada masyarakat melainkan antara pemerintahan. Aspek pelayanan itu yang tidak serta merta bisa dijangkau oleh kecanggihan teknologi melalui pelayanan secara daring.
