SuaraJakarta.id - Plt Ketua Umum PPP hasil Mukernas Serang, Muhammad Mardiono, direncanakan akan menemui Suharso Monoarfa. Hal ini bagian dari islah di internal partai berlambang Ka'bah tersebut.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi komunikasi Mardiono dengan Suharso sejauh ini masih cair. Meski Kemenkumham secara resmi mengesahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Baidowi menyampaikan, secara informal Mardiono dengan Suharso disebut sudah menjalin komunikasi lewat sambungan telepon. Namun ia tak membeberkan isi pembicaraan kedua tokoh tersebut.
"Secara informal komunikasia sudah berlangsung kemarin di depan pengurus harian yang lain, pak Mardiono terima telepon dari pak Harso, saya kurang tahu apa yang dibicarakan tapi dengan ada telepon seperti itu sudah tanda-tanda ada komunikasi yang terbuka dua arah dan komunikasi sudah baik," ungkapnya.
Baca Juga:Klaim Sudah Telepon-teleponan, Plt Ketum PPP Mardiono akan Temui Suharso Monoarfa dalam Waktu Dekat
"Informasi (yang) kita (terima) dalam waktu dekat akan bertemu," kata Awiek—sapaan akrab Baidowi—di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Meski demikian, Awiek tak merinci waktu pasti pertemuan Mardiono dengan Suharso nantinya. Ia hanya berharap agar permasalahan di PPP cepat selesai.
"Kita minta doanya khususnya umat islam di Indonesia dan masyrakat secara umum, agar persoalan di PPP ini segera tuntas dan selesai dengan baik. Ya mudah-mudahan lah, kita usahakan secepatnya," pungkasnya.
Syaifullah Tamliha Dicopot
Sementara itu, anggota Fraksi PPP DPR RI Syaifullah Tamliha mengkritik Plt Ketum PPP Mardiono. Hal ini buntut dari pencopotan Tamliha dari kursi Wakil Ketua Komisi V DPR.
Baca Juga:Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Tak Terpengaruh Konflik Internal PPP
Tamliha menyindir Mardiono yang menyebut ingin islah, namun justru melakukan pencopotan posisi.
"Kata Mardiono ingin islah dan menghindari konflik, kok malah copot mencopot," kata Tamliha kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).
Ia menjelaskan, bahwa sejak awal dirinya hanya menjalankan tugas dari partai untuk menduduki posisi pimpinan Komisi V DPR RI.
Soal rotasi, kata dia, seharusnya perbedaan pendapat tidak berujung konflik personal.
"Semestinya konflik pendapat tidak boleh menyebabkan konflik person. Namun tentunya masing-masing memiliki cara demokratis," ungkapnya.
Pembelaan Fraksi
