SuaraJakarta.id - Dikotomi identitas kesukuan dalam kontestasi politik, dalam hal ini calon presiden (capres), tiba-tiba muncul ke permukaan. Persoalan tersebut muncul lantaran adanya anggapan yang menilai kesempatan warga non-Jawa untuk menjadi capres sangat kecil.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, jika dalam peraturan perundangan tidak mengatur daerah asal capres.
"Setiap warga negara Indonesia, baik itu dari Jawa maupun non-Jawa, memiliki hak yang sama untuk bisa menjadi capres," katanya seperti dikutip Antara pada Sabtu (24/9/2022).
Lantaran itu, dia menyerukan semua elite politik dan masyarakat menghindari politik identitas.
Baca Juga:Ucapan Luhut soal Presiden Jawa Dinilai Rasis, Ternyata Ini Maksudnya
Sebab menurutnya, dikotomi suku Jawa dan non-Jawa bukan merupakan pendidikan politik yang baik dalam rangka menghormati kebinekaan dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga mengemukakan, masyarakat saat ini sudah melihat faktor lain, yakni kredibilitas dan kapabilitas capres sesuai rekam jejak perstasi yang dimilikinya.
Faktor kejujuran, kesederhanaan, serta keberpihakan terhadap rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi faktor paling penting, katanya.
"Dikotomi Jawa dan non-Jawa biasanya dijadikan strategi kampanye untuk meraih suara, mengingat jumlah pemilih di Jawa sangat besar," katanya.
Dia juga menilai, undang-undang telah mengisyaratkan melalui berbagai syarat capres dan cawapres yang sama sekali tidak memuat keterkaitan dengan kesukuan tertentu.
Namun, dia tak memungkiri, jika tingkat kesulitan bagi capres non-Jawa lebih tinggi daripada capres dari suku Jawa karena hasil pilpres di Indonesia hingga kini selalu dimenangkan oleh capres dari Suku Jawa.
Sebelumnya, dalam perbincangan antara Luhut dengan pengamat politik Rocky Gerung di akun YouTube RGTV Channel bicara soal kemungkinan tokoh dari luar Jawa terpilih sebagai Presiden Indonesia.
Menurutnya, orang-orang dari luar Jawa harus sadar diri jika berpikir jika ingin maju sebagai orang nomor satu di republik ini.
"Apa harus jadi presiden saja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri juga lah. Kalau kau bukan orang Jawa," kata Luhut saat berbincang dengan Rocky Gerung seperti dikutip Timesindonesia.co.id-jaringan Suara.com.
"Ini bicara antropologi. Kalau Anda bukan orang Jawa dan pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi. Udah lupain deh. Nggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati," ujarnya lagi.
Pernyataan Luhut kemudian mendapat reaksi dari Ekonom Senior Rizal Ramli. Ia menilai, pernyataan Luhut tidak mendasar.
"Pernyataan ngasal. Orang luar Jawa susah jadi Presiden karena sistim pemilihan Presiden Indonesia tidak kompetitif, oligapolistik yg sengaja di rekayasa untuk menguntungkan boneka Oligarki. Kalau sistimnya kompetitif tidak ada lagi pembelahan Jawa vs Non-Jawa," tulis rizalramli.official.
"Pada masa pergerakan kemerdekaan pertentangan seperti ini tidak pernah terjadi. Sulit dibayangkan peristiwa seperti Sumpah Pemuda 1928 dapat berlangsung apabila para tokoh saat itu membatasi diri dengan dikotomi Jawa-non Jawa," ujarnya.
