"Kalau Ganjar Gak Dicapreskan, Banyak Pemilih Muda Akan Tinggalkan PDIP", GP Mania Sebut Elektabilitas Puan Sulit Naik

SuaraJakarta.id - PDI Perjuangan (PDIP) terancam akan ditinggal pemilih muda jika partai berlambang banteng moncong putih itu tak mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Penilaian itu disampaikan Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania), Immanuel Ebenezer.

"Kalau bukan Ganjar yang menjadi Capres PDIP, akan banyak pemilih muda yang meninggalkan partai berlambang banteng moncong putih itu," kata dia kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).

Pria yang akrab disapa Noel ini menambahkan, jika PDIP mencapreskan Ganjar, maka akan mendapatkan keuntungan atau memiliki efek ekor jas (coat tail effect).

"Sebaliknya, apabila Ganjar yang menjadi Capres, maka efek ekor jas akan sangat menguntungkan PDI Perjuangan," tuturnya.

Baca Juga:Puan Maharani 'Gaspol' Meski Elektabilitas Anjlok, Kini Diprediksi Bakal Gandeng KIB di Pilpres 2024

Noel juga meminta agar PDIP memberi kebebasan kepada Ganjar untuk bermanuver jelang Pilpres 2024. Ia membandingkan Ganjar dengan Puan Maharani yang diberi tugas oleh PDIP untuk bersafari politik.

Menurutnya, elektabilitas Puan Maharani--yang digadang-gadang menjadi salah satu capres PDIP--kekinian sudah sulit untuk dikerek.

Ia pun menyebut para elite PDIP tidak ada yang berani bersuara terkait elektabilitas Puan yang sulit untuk naik tersebut.

"Seperti misalnya ketika membagi kaos dengan wajah cemberut, membuat penerima kaos menilai bahwa pemberi tidak antusias. Ini bukan promosi baik," ungkapnya.

Noel mengaku menyambut baik PDIP yang akan mengumumkan capres yang bakal diusung setidaknya pada Juni 2023 atau bulan Bung Karno.

Baca Juga:Sowan ke Tuan Guru Syaifuddin Zuhri, Ganjar Pranowo Disambut Hangat

Selama menunggu waktu tersebut, lanjut dia, seharusnya Ganjar diberikan kebebasan juga. Menurutnya, biarkan masyarakat nanti yang akan memilih, sementara partai memantau melalui elektabilitas figur.

"Di PDI Perjuangan kan banyak kader pintar, bahkan boleh dibilang persentasi kader pintar dan terdidik (educated), ada di PDI Perjuangan. Jadi pasti tahu, coat tail effect (efek ekor jas), terjadi bagi partai oleh kader yang mana. Tentu saja kader yang mempunyai elektabilitas tertinggi," pungkasnya.

Pengumuman Capres PDIP pada Juni 2023

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memperkirakan calon presiden yang akan diusung partainya pada Pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023.

"Pak Jokowi dulu diumumkan oleh Bu Mega pada Maret 2014, pemilunya pada bulan Juni sehingga kalau kita menggunakan analogi itu kira-kira Juni tahun depan (2023) pas Bulan Bung Karno," kata Hasto saat menjadi pembicara dalam diskusi Election Corner bertema "Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024" di Fisipol UGM Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, Senin (10/10/2022).

Terkait pengumuman capres, menurutnya, PDIP telah memiliki pengalaman pemilu berulang kali sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU RI.

"Tahapan pemilu masih Oktober tahun depan, pencapresan kita terus berdialektika," ujarnya.

Demikian pula saat mengumumkan cawapres pendamping Jokowi pada Pemilu 2019, menurut Hasto, tidak bisa lepas dari dinamika politik yang berkembang saat itu.

"Kiai Ma'ruf itu diputuskan (capres) Minggu jam empat sore, pendaftarannya (di KPU) hari Senin. Itu Kiai Ma'ruf karena dinamika politik, itu riil politik, di dalam praktik itu seperti itu," kata dia.

PDIP, kata Hasto, saat ini tengah menyiapkan sosok Capres 2024 yang berani mengambil keputusan, mampu membawa Indonesia memimpin bangsa-bangsa di dunia, dan memiliki rekam jejak kuat.

"Pemimpin yang berani mengambil keputusan meskipun pahit, pemimpin yang mampu membawa bahtera Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia dan tentu saja pemimpin ideologis, pemimpin memiliki kemampuan teknokratis, memiliki rekam jejak sejarah panjang, dan kuat," kata dia.

Tidak hanya itu, kata Hasto, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol.

Dukungan kekuatan kolektif parpol, menurut dia, penting untuk menghindarkan pemerintahan ke depan dari terpaan "tsunami" politik seperti awal kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014.

Kala itu, menurut dia, memerlukan waktu 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan lantaran parlemen dikuasai parpol nonpendukung pemerintah.

Karena itu, ia berharap pemerintahan ke depan selain memiliki legitimasi secara elektoral juga mendapat legitimasi dari dukungan di parlemen.

"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Selain itu, mayoritas dukungan presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin di parlemen," katanya.