SuaraJakarta.id - Pj Gubenur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan sendiri. Dibutuhkan juga bantuan dari pemerintah pusat (pempus).
"Tentunya tidak hanya DKI sendiri, pemerintah pusat tentunya juga harus membantu," kata Heru Budi usai membahas masalah data kemiskinan di Jakarta bersama jajarannya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).
Dalam pembahasan masalah tersebut, pihaknya membahas pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta hingga upaya menurunkan angkanya.
"Pertama, pemerintah daerah menjaga batas kemiskinan supaya tidak masuk lebih dalam lagi. Bawahnya kita jaga, jaga dengan yang biasa pemda katakan, jaminan sosial itu kita tahan di sana," ujarnya.
Baca Juga:Pemprov DKI Bakal Ambil Alih Pengelolaan JIS dari Jakpro? Heru Budi Masih Pikir-Pikir
Heru Budi mengungkapkan, pendatang baru yang masih mencari pekerjaan menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan sosial di DKI Jakarta.
"Bisa jadi dalam proses dua tahun COVID-19. Kini mereka sedang bangkit ekonominya," kata dia.
Menurut dia, mungkin ada pendatang yang baru berproses mencari kerja.
"Ya dinamika mobilitas kan tinggi di DKI, ya wajar," katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta telah mengumumkan angka kemiskinan pada Maret 2023 masih sebesar 4,44 persen atau turun 0,09 persen dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen.
Baca Juga:Puluhan Kucing Mati Mendadak di Sunter, Pemprov DKI Bakal Periksa Bagian Otak
Jika dibandingkan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin.
Hal ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
