SuaraJakarta.id - Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan mereka.
Langkah yang dilakukan demi menekan polusi udara di Jabodetabek ini pun diikuti Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel).
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, rencananya WFH bagi pegawai Pemkot Tangsel akan mulai diterapkan pada Senin (28/8/2023).
"Rencananya kalaupun nanti diatur WFH, kita lihat perkembangannya. Senin depan kita mulai," kata Benyamin di gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis (24/8/2023).
Baca Juga:Instruksi Mendagri untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta: Siram Jalan sampai Uji Emisi
Benyamin menerangkan, pihaknya masih mengatur pola dan kuota pegawai yang akan mulai WFH.
Hal ini agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.
"Siang ini kami akan rapat, dengan Setda dan teman-teman lain. Nanti kita liat perkembangannya seperti apa," terang Benyamin.
Benyamin menyebut, penerapan WFH bagi ASN Pemkot Tangsel sebelumnya pernah dilakukan saat masa pandemi Covid-19.
Tapi, pihaknya masih harus mengkaji ulang kebijakan WFH tersebut.
Baca Juga:Polda Metro Jaya Semprot Jalanan Demi Kurangi Dampak Polusi Udara, Dokter Paru: Tidak Efektif!
Sebab, pegawai ASN Pemkot Tangsel hanya ada 5.000 orang. Sementara pegawai honorer lebih banyak yakni 8.000 orang.
"WFH untuk semua pegawai. Nah rapat hari ini untuk mengatur siapa yang WFH dan WFO, karena mekanisme pekerjaan kan kantor nggak boleh mandek," paparnya.
Diketahui, kebijakan penerapan WFH itu diatur dalam Instruksi Mendagri nomor 2 tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jabodetabek.
Dalam Inmendagri itu, disebutkan pemerintahan di Jabodetabek diminta untuk mengatur kebijakan pengaturan sistem kerja dengan penerapan WFH dan WFO 50 persen.
Penerapan WFH ini diklaim sebagai salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jabodetabek.
Kontributor : Wivy Hikmatullah
