Adapun 164 di antaranya merupakan usulan dari berbagai pemerintah daerah yang terdiri atas 38 titik berupa bangunan dan 126 titik berupa tanah.
Sementara itu, sejumlah 45 titik yang siap digunakan untuk tahap pertama pada Juli 2025 merupakan aset milik Kemensos.
Rinciannya ialah 33 sentra, enam balai, empat IPWL, Poltekesos, dan Pusdiklatprof yang salah satunya nanti berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, dan dua titik yang diusulkan oleh perguruan tinggi.
Meski demikian, Mensos mengatakan jumlah tersebut masih bisa berubah. Hal ini dikarenakan Kemensos tetap membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengusulkan lokasi strategis pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga:Pramono Mau Uji Coba Sekolah Gratis di 40 Sekolah Jakarta: Swasta Kaya Raya Tak Masuk
Lebih lanjut, Mensos menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan survei kelayakan terhadap lokasi yang diusulkan sebagai Sekolah Rakyat.
"Tinggal sekarang titik-titik itu perlu disurvei kelayakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini masih memerlukan waktu," ujarnya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat terdiri atas jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sekolah dengan konsep asrama ini diperuntukkan bagi para calon siswa dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Tunggal Sosial Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Seluruh biaya di sekolah tersebut ditanggung oleh negara atau gratis sehingga para siswa tidak akan dikenakan biaya.
Kurikulum yang nantinya digunakan di Sekolah Rakyat adalah kurikulum nasional, sedangkan tenaga pengajarnya yang akan direkrut merupakan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Baca Juga:Perda Program Sekolah Gratis di Jakarta Ditargetkan Selesai Akhir Januari
"Diutamakan adalah guru-guru PPG yang ada di sekitar lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Mensos.
