DPR RI Batalkan Semua Kunjungan ke Luar Negeri

Setelah adanya kesepakatan dari Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan partai politik

Muhammad Yunus
Selasa, 02 September 2025 | 18:04 WIB
DPR RI Batalkan Semua Kunjungan ke Luar Negeri
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali memulai aktivitasnya dengan mengawali rapat lewat Komisi I dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Wakil Panglima TNI dan sejumlah kepala staf TNI [Suara.com/Bagaskara]

SuaraJakarta.id - Komisi I DPR RI membatalkan seluruh rencana kunjungan kerja ke luar negeri.

Setelah adanya kesepakatan dari Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan partai politik. Agar memoratorium kunjungan Anggota DPR RI ke luar negeri.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa sebetulnya pihaknya memiliki beberapa kunjungan ke luar negeri, termasuk ke Berlin, Jerman.

Namun semuanya ditunda karena ada keputusan tersebut.

Baca Juga:Wacana LPG 3 Kg Pakai NIK: Puan Minta Pemerintah Edukasi Masyarakat

"Pokoknya semua kunjungan kita batalkan," kaya Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 2 September 2025.

Dia mengatakan bahwa DPR RI pun memiliki kantor perwakilan di negara-negara lain dan negara asing pun memiliki kantor perwakilannya di Indonesia.

Maka, dia menilai moratorium itu tidak akan menjadi hambatan bagi Komisi I DPR RI dalam tugas-tugas luar negeri.

"Kita ini harus mendengar aspirasi rakyat, kalau memang aspirasi seperti apa, ya kita harus ikuti karena kita kan perwakilan dari pada rakyat. Kita di sini mewakili masyarakat jadi itu yang harus kita perjuangkan," katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik di parlemen, bersepakat menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca Juga:5.021 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Demo di DPR Terkait RUU TNI

Hal itu disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8) sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.

"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Ingin dapat update berita terbaru langsung di browser Anda?