SuaraJakarta.id - Sekjen PBNU 2021-2026 Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai terus mengembangkan berbagai tudingan dan narasi terkait penyelenggaraan Muktamar NU di media sosial.
Sebagai langkah awal, ada tiga orang yang akan dilayangkan somasi. Ketiganya akan diminta mempertanggungjawabkan sekaligus membuktikan pernyataan-pernyataan yang telah mereka sampaikan kepada publik.
“Ada tiga orang yang akan kita somasi. Mereka akan kita minta untuk membuktikan apa yang sudah mereka ucapkan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu akan kita teruskan melalui jalur hukum,” kata Gus Ipul, Selasa (22/9/2026).
Menurut Gus Ipul, langkah tersebut bukan untuk membatasi kritik ataupun perbedaan pendapat, melainkan untuk memberikan pembelajaran bahwa setiap tudingan yang disampaikan di ruang publik harus disertai bukti dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:BRI Hadir Meriahkan Festival Musik Pestapora 2026
“Kita mencatat, kita mencermati semua pendapat yang diberikan oleh kader-kader NU di media sosial. Tentu setiap yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan. Saya sedang mempertimbangkan untuk mengambil jalur hukum sebagai bagian dari pembelajaran untuk kita semua,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul seusai berdiskusi dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin. Keduanya bertemu dan membicarakan situasi NU setelah berakhirnya Muktamar.
Menurut Gus Ipul, Muktamar telah berjalan terbuka dan demokratis serta seluruh keputusan merupakan hasil dari forum resmi peserta Muktamar.
“Muktamar sudah selesai. Yang kalah terhormat, yang menang bermartabat. Perdebatan terjadi di sana. Tidak ada penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban PBNU sebelumnya. Pilihannya demokratis, merupakan titipan langsung dari peserta Muktamar. Tidak ada titipan dari mana pun,” katanya.
Karena itu, Gus Ipul menyayangkan masih munculnya berbagai narasi di media sosial yang terus memperdebatkan proses Muktamar setelah forum resmi tersebut berakhir.
Baca Juga:Investasi Syariah Jadi Alternatif, BRI Tekankan Pentingnya Strategi Kelola Portofolio
“Kita prihatin ada berita-berita yang luar biasa di luar sana, khususnya di media sosial, yang terus dikembangkan oleh sejumlah pihak,” ujarnya.
Gus Ipul mengatakan, kritik dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat juga harus disertai tanggung jawab terhadap fakta dan konsekuensi dari setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik.
“Kalau seseorang menyampaikan tudingan, silakan dibuktikan. Jangan hanya melempar pernyataan ke ruang publik kemudian merasa tidak memiliki tanggung jawab. Tiga orang ini akan kita beri kesempatan melalui somasi untuk menunjukkan bukti atas apa yang mereka sampaikan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan bahwa Muktamar telah selesai dan seluruh prosesnya memiliki legitimasi. Addin yang juga bertugas sebagai Koordinator Keamanan Nasional dalam pelaksanaan Muktamar mengajak seluruh kader dan warga NU menghentikan perdebatan mengenai hasil Muktamar.
“Muktamar sudah selesai. Semua proses dari A sampai Z sudah punya legitimasi penuh. Karena itu saya mengimbau seluruh sahabat dan warga NU, mari kita sudahi perdebatan soal Muktamar. Kita dukung sepenuhnya kepemimpinan yang baru agar bisa membawa NU kepada kemaslahatan dan kemajuan,” kata Addin.
Menurut Addin, perbedaan yang terjadi selama Muktamar seharusnya berakhir ketika forum telah mengambil keputusan. Setelah itu, seluruh elemen NU memiliki tanggung jawab menjaga marwah jam’iyyah dan kembali berkonsentrasi melayani umat.
