- Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua calon wakil presiden pengganti Gibran kepada MPR.
- MPR wajib memilih wakil presiden melalui sidang paripurna dalam waktu maksimal 60 hari.
- Prabowo berhak memilih langsung jika pemungutan suara MPR dua kali berakhir imbang.
SuaraJakarta.id - Siapa yang menentukan Wakil Presiden baru setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri? Presiden Prabowo Subianto memang memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, ada satu ketentuan yang membuat kewenangan Presiden menjadi lebih besar apabila pemungutan suara di parlemen berakhir imbang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), apabila dua calon wakil presiden memperoleh jumlah suara sama dalam sidang paripurna MPR, pemilihan harus diulang satu kali.
Jika pemungutan suara kedua tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berhak memilih salah satu dari dua calon tersebut.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (6) dan (7) UU MD3. Artinya, Prabowo tidak hanya mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran, tetapi juga dapat menentukan pilihan akhir apabila MPR dua kali gagal menghasilkan pemenang melalui pemungutan suara.
Baca Juga:Main Aman, Prabowo Subianto Tunjuk Pria Jakarta Ini Sebagai Wapres Baru?
MPR Tidak Langsung Menyerahkan Keputusan kepada Presiden
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Aturan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh kepala negara. Presiden terlebih dahulu mengajukan dua nama, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih salah satunya melalui sidang paripurna.
Dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3, Presiden diwajibkan mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Baca Juga:Gibran Mundur atas Permintaan Sendiri, Ini Fakta dan Teka-Teki di Balik Suratnya
Kedua calon tersebut juga harus menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna sebelum pemungutan suara dilakukan.
Selanjutnya, anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Bagaimana Jika Dua Calon Mendapat Suara Sama?
Persoalan menjadi menarik apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama dalam pemilihan. Pasal 46 ayat (5) UU MD3 mengatur bahwa calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.
Namun, apabila tidak ada calon yang unggul karena perolehan suaranya sama, Pasal 46 ayat (6) mengatur pemungutan suara harus diulang satu kali lagi.
Artinya, hasil imbang pada pemungutan suara pertama tidak langsung membuat Presiden mengambil alih keputusan.
