- Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua calon wakil presiden pengganti Gibran kepada MPR.
- MPR wajib memilih wakil presiden melalui sidang paripurna dalam waktu maksimal 60 hari.
- Prabowo berhak memilih langsung jika pemungutan suara MPR dua kali berakhir imbang.
MPR masih diberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan ulang agar salah satu calon mendapatkan suara lebih banyak.
Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Sebab, proses pemilihan tetap mengutamakan keputusan melalui sidang MPR sebelum kewenangan penentuan akhir beralih kepada Presiden.
Prabowo Bisa Menentukan Jika Dua Kali Imbang
Lalu, bagaimana jika pemungutan suara kedua juga tidak menghasilkan pemenang? Jawabannya terdapat dalam Pasal 46 ayat (7) UU MD3.
Baca Juga:Main Aman, Prabowo Subianto Tunjuk Pria Jakarta Ini Sebagai Wapres Baru?
Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila hasil pemilihan ulang tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara kedua calon wakil presiden.
Dengan ketentuan ini, Presiden memiliki kewenangan menentukan calon terpilih apabila MPR tidak berhasil menghasilkan keputusan melalui dua kali pemungutan suara.
Namun, kewenangan tersebut tidak berlaku sejak awal proses pemilihan. Prabowo baru dapat menentukan salah satu calon apabila pemungutan suara pertama dan pengulangannya sama-sama berakhir imbang.
Setelah calon ditetapkan, MPR melaksanakan pelantikan wakil presiden terpilih melalui sidang paripurna. Ketentuan pelantikan tersebut diatur dalam Pasal 47 UU MD3.
MPR Punya Waktu Maksimal 60 Hari
Baca Juga:Gibran Mundur atas Permintaan Sendiri, Ini Fakta dan Teka-Teki di Balik Suratnya
Selain mengatur mekanisme pemilihan, konstitusi juga memberikan batas waktu bagi MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Presiden memiliki waktu pengajuan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3.
Dua batas waktu tersebut memiliki fungsi berbeda. Batas 60 hari berkaitan dengan penyelenggaraan sidang pemilihan oleh MPR, sedangkan batas 14 hari mengatur waktu pengajuan calon oleh Presiden sebelum sidang paripurna.
Ketentuan tersebut menjadi dasar proses pengisian jabatan setelah MPR menyatakan kursi wakil presiden kosong menyusul pengunduran diri Gibran.
Dengan demikian, proses penggantian Gibran tidak hanya bergantung pada siapa dua nama yang diajukan Prabowo. Hasil pemungutan suara di MPR juga menentukan apakah keputusan akhir berada di tangan anggota MPR atau Presiden.
