SuaraJakarta.id - Proyek Fire Fighting Robot LUF-60 seharga Rp 8 miliar di DKI Jakarta diduga dikorupsi. Harga pembeliannya melambung sampai Rp 6 miliar. Padahal harga aslinya cuma Rp 2 miliar.
Hal itu dibongkar Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Mereka mengendus adanya dugaan korupsi pengadaan Fire Fighting Robot LUF-60.
Eks juru bicara PSI, Dedek Prayudi melalui akun Twitter miliknya mengunggah video rapat laporan pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Jakarta pada Rabu (2/9/2020).
Pengadaan robot seharga Rp 8 miliar itu diduga dilakukan dengan menaikkan harga barang (mark-up).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menanyakan mengenai harga robot damkar yang dibeli seharga Rp 8 miliar.
Dari hasil penelusuran fraksi PSI, robot tersebut juga dimiliki oleh beberapa negara seperti Singapura, Filipina dan Canada.
Mereka membelinya hanya seharga Rp 2 hingga 5 miliar.
"Kalau kita bisa bandingkan dengan negara-negara lain, misal Singapura, Manila, Canada itu kisarannya Rp 2 sampai Rp 5 miliar, sedangkan kita membelinya sekitar Rp 8 miliar," kata William seperti dikutip Suara.com, Kamis (3/9/2020).
William mempertanyakan klausul pembelian robot tersebut hingga Jakarta membeli dengan harga tertinggi diatas harga rata-rata.
Baca Juga: Anies Resmikan Tugu Peti Mati, Ferdinand Geram hingga Beri Sindiran Menohok
"Jadi mungkin bisa dijelaskan proses pembelian robot LUF-60 tersebut. Apakah sudah digunakan dengan baik? Apakah sudah tepat sasaran belum?" tanya William.
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satriadi Gunawan mengatakan, dugaan mark up pembelian robot damkar sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 847 juta.
"Kaitan robotik dan LUF-60 sudah ada temuan BPK. Dalam temuannya, untuk LUF-60 Rp 847 juta," ujar Satriadi dalam rapat.
Saat ini, pihaknya sedang melakukan proses pengembalian anggaran sebesar Rp 847 juta yang telah menjadi temuan dari BPK tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, August Hamonangan meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan transparansi dalam proses pengembalian anggaran yang menjadi temuan BPK.
PSI juga tak keberatan untuk melibatkan KPK guna menyelidiki lebih lanjut wilayah pelelangan robot damkar.
Berita Terkait
-
Mobil Listrik Mewah yang Berkeliaran di Jakarta Bakal Kena Pajak 75 Persen
-
Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
-
Mangkrak 2 Tahun, Perbaikan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi Mulai Berjalan
-
Aspal Jalan Kebon Sirih Terus Rusak, DKI Akhirnya Ganti dengan Beton
-
Keluh Kesah PPPK Paruh Waktu Dinkes DKI di Balai Kota: Janji Setara ASN, Realita Jauh dari Kata
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Tolak Rencana Pembatasan Kadar Nikotin dan Tar, APTI Minta Perlindungan Presiden
-
Viral Alphard Terobos Lampu Merah, Polisi Bongkar Pelat Palsu dan Langsung Tilang Pengemudi
-
Tidar Jakarta Barat: Pelantikan Sudaryono Momentum Pembenahan Sistem MBG
-
55 Karya Desain Dunia dari SaloneSatellite Permanent Collection Dipamerkan di Indonesia
-
BRI Peduli Gelar Kelas Inspirasi dan Pentas Seni untuk Peringati Hari Anak Nasional