Komnas HAM: Hentikan Sanksi Borgol Pelanggar PSBB Bogor!

SuaraJakarta.id - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai sanksi pemborgolan tangan dari aparat kepada para pelanggar yang kedapatan tidak menggunakan masker di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat tidak tepat. Dia minta aksi ini dihentikan.

Beka mengatakan hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai sanksi sosial. Sebab pemborgolan hanya bisa dilakukan terhadap seseorang yang berpotensi membahayakan orang lain atau pelaku berniat melarikan diri.

"Diborgol untuk tindakan pidana yang berpotensi membahayakan orang lain, melarikan diri, sanksi sosial harusnya memberi dampak kepada publik," kata Beka saat dihubungi Suara.com, Minggu (20/9/2020).

Dia meminta praktik ini dihentikan.

Sebab tidak akan memberikan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan.

"Saya mendorong sanksi-nya kerja-kerja sosial seperti membersihkan fasilitas publik atau juga ikut dalam kampanye pencegahan covid seperti pembagian masker, hand sanitizer, dan lain-lain," ucapnya.

Sebelumnya, seorang pengendara roda dua yang melintasi Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat memaki-maki anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bogor karena tidak terima tangannya diborgol, Sabtu (19/9/2020).

Pria bernama Andi Albar (29) asal Megamendung Bogor Jawa Barat itu tidak terima karena tangannya diborgol.

Padahal, tujuan anggota Satpol PP Bogor menindak dengan cara memborgol tangan pria tersebut agar tidak mengulangi lagi, dan selalu patuh untuk menggunakan masker.

Baca Juga: DPR Kritik Borgol Tangan Pelanggar PSBB COVID-19 di Bogor

Saat didata oleh anggota, pria yang bertujuan ke arah Puncak Bogor itu masih tidak terima tangannya diborgol dan membandingkan dengan terpidana korupsi

"Nih yang korupsi gua diborgol, jangan yang gak pakai masker diborgol, nih suruh sama bapak-bapak ini, korupsi bisa dadah-dadah (melambaikan tangan)," kesal pria tersebut.

Ketika di maki-maki, anggota Satpol PP Bogor itu mencoba menenangkan pria yang mengenakan jaket warna hitam itu agar memakai masker dan mengisi data administrasi (pelanggaran).

Anggota pun memberikan pilihan sanksi kepada pria tersebut, apakah membayar denda sebesar Rp 100 ribu atau dikenakan sanksi sosial.