Siapa Pria Bernama Tito, Pembongkar Manipulasi Data COVID-19?

SuaraJakarta.id - Dokter Tirta Mandira Hudhi menyebut nama Tito Adam memongkar manipulasi data COVID-19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Siapa Tito itu?

Dokter Tirta menyebut Tito adalah staf humas Pemkot Surabaya. Dia yang memberikan data tersebut ke Dokter Tirta.

Bahkan Dokter Tirta membeberkan bukti bahwa pandemi virus corona covid-19 telah ditunggangi oleh kepentingan politik.

Kepentingan politik itu antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya.

Tito memberikan data jika Pemprov Jatim telah mengubah data terkait covid-19 milik Pemkot Surabaya.

"Ayo pemprov Jatim klarifikasi, ini data saya dapatkan dari saudara Tito Adam, staf humas pemkot Surabaya, Bu Risma memilih untuk diam mengakhiri drama tersebut dan akhirnya menggunakan anggarannya sendiri untuk swab gratis," kata Tirta dalam instragram livenya dikutip Suara.com, Senin (28/9/2020).

Data yang dimaksud Tirta adalah data penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur terkait penggunaan masker selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih rendah.

Penelitian itu disusun oleh Pemkot Surabaya bersama Persakmi dan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair) Surabaya selama 19-23 Mei 2020 dengan subjek wilayah Jawa Timur.

"Lalu di bulan Juni datanya sama tapi diubah (oleh Pemprov Jatim) tanggal lokasinya beda, terus diserahin ke pak presiden, pak presiden marah ke bu Risma, ini awal mulanya Bu Risma dihujat, edan gak bro, pak Jokowi tu gak tau apa-apa loh, cuma dateng mau survey kenapa dikasih data seperti itu," jelasnya.

Baca Juga: Dokter Tirta Ungkap Pria Bernama Tito Bongkar Manipulasi Data COVID-19

Oleh karena itu, Presiden Jokowi saat survey ke Surabaya mengatakan 70 persen warga Surabaya tak menggunakan masker selama pandemi Covid-19 yang membuat Surabaya dicap sebagai zona hitam.

"Tadi disampaikan oleh Gugus Tugas bahwa masih 70 persen (warga) yang enggak pakai masker. Ini angka yang gede banget," kata Jokowi saat meninjau Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Kamis (25/6/2020) lalu.

Habis-habisan Kritik PSBB Total Anies

Sebelumnya, Dokter Tirta habis-habisas mengkritik PSBB total yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan Dokter Tirta curiga ada muatan politik di balik seluruh kebijakan COVID-19.

Hal itu diungkap Dokter Tirta dalam akun Instagramnya, Dokter Tirta menumpahkan kegelisahannya terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. Kritik ini dia keluarkan dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis.

Di unggahan selanjutnya dengan format live Instagram, Dokter Tirta bicara panjang lebar selama satu jam lebih.

"PSBB Jakarta tapi jumlah positif per hari tetap ribuan. Ujung-ujungnya warga yang disalahkan. Udah nggak makan. Disalah-salahin. Didenda pula. Saya kira PSBB beneran. Tapi yang dirazia cuma rumah makan dan lapangan," tulis keterangannya di akun Instagram @dr.tirta.

Denda yang diterapkan kali ini tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.

Tidak hanya itu, dokter nyentrik ini juga mempertanyakan larinya uang denda yang dikeruk petugas, apakah ke rakyat atau ke yang lainnya.

"Saya yakin saya juga bakal remuk. Cepat atau lambat. Entah secara ekonomi/kena covid juga," imbuhnya.

Disematkan pula di keterangan video live Instagramnya bahwa Covid-19 di Indonesia ditunggangi politik.

"Part 4.0 : covid ditunggangi politik. INI SALAH SATU LIVE YANG TER-FRONTAL YANG PERNAH SAYA LAKUKAN," tulisnya memberi penjelasan.

Dokter Tirta menyebut, banyak kepala daerah yang tidak kompak dalam penanganan Covid-19, PSBB setengah-setengah. Dendanya tidak jelas.

"Saya pegang bukti lengkap chat dan rekaman," tegas Dokter Tirta.

Sayangnya, lanjut Dokter Tirta, instruksi yang jelas dari presiden tidak dijalankan dengan baik oleh kepala daerah.

Oleh sebab carut marutnya penanganan Covid-19 ini, ia pun menuliskan opini pribadinya sebagai tawaran solusi.

"Solusi dari saya: Tunda pilkada (bukan karena politik, tapi duitnya bisa buat rakyat miskin). Swab gratis di dki, jatim, bali, jateng jabar dan sulsel," ujarnya.

"Lupakan rapid test , batalkan aturan rapid as administrasi. Ikhlaskan saja. Toh angka positif akan meroket terus nantinya. Nggak perlu membuat kebijakan setengah-setengah, dari awal sudah salah," tutupnya.