SuaraJakarta.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) memasuki minggu kedua berkantor di Kota Depok. Selama itu pula RK sudah berkoordinasi dengan kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) untuk memastikan kesamaan gerak dalam penanganan Covid -19.
"Ini minggu kedua saya di Depok, tadi saya sudah berkoordinasi untuk kesamaan gerak. Pertama kita menyapakati bahwa klaster keluarga di Bodebek ini lagi tinggi-tinginya terutama di Bogor dari 200-an Kepala Keluarga (KK) yang kenanya rata-rata 3 orang. Ini juga dilaporkan di Kota Bekasi," kata Ridwan Kamil di Balaikota, Selasa (6/10/2020).
Ridwan Kamil menuturkan, klaster keluarga datang dari klaster kantor. Sebab, masyarakat Bodebek ini mayoritas bekerja di Jakarta.
"Sedang kita teliti klaster kantornya Jakarta atau klasternya kota itu sendiri. Jadi kalau klaster kantornya di Bogor atau dia KTP Bogor tapi klaster kantornya, kantor yang di Jakarta," kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan sinkronisasi kebijakan pembatasan kegiatan yang saat ini sudah diterapkan untuk di wilayah Kota Depok.
Restoran dan kafe diperintahkan untuk membatasi pelayanan makan di tempat sampai pukul 18.00.
"Kebijakan ini juga masih ada beberapa wilayah yang belum sama, contohnya di perbatasan Depok dan Kabupaten Bogor. Kanannya tutup, kirinya masih buka, nah itu yang sedang kita samakan," tuturnya.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyatakan bahwa ruang isolasi di rumah sakit bagi pasien Covid-19 sudah melewati batas WHO.
Maka dari itu, Kang Emil sudah melakukan koordinasi dan menginstruksikan semua rumah sakit di Bodebek untuk menyumbangkan lantai perawatan.
Baca Juga: UU Cipta Kerja, Ridwan Kamil: Terima Dulu, Nanti Dievaluasi
Misalkan, kata Kang Emil, yang tadinya total 1.000 sudah dipakai 70 persen.
"Rata -rata Bodebek ini sudah melewati batas WHO untuk ruang isolasi. Nah, 1.000 ini nanti ditambah masing-masing rumah sakit nyumbang beberapa sehingga di bawah 60 persen, itu startegi kita,"
"Kewaspadaan kita untuk menjaga ruang isolasi jangan lewat dari 60 persen, karena rata -rata di 70 persen, " kata Emil.
Kang Emil menambahkan, untuk klaster keluarga, kepala daerah Bodebek telah sepakat untuk memindahkan pasien OTG dari rumah ke gedung negara atau gedung yang disewa, seperti hotel.
"Akan segera ditarik untuk isolasi di gedung dan gedung sewa seperti hotel. Ini saya perintahkan untuk dilakukan," pungkasnya.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
-
KPK Dalami Pembelian Volvo Ridwan Kamil yang Pernah Dipakai Saat Pelantikan Pj Gubernur Jabar
-
KPK Dalami Dugaan Aspri Ridwan Kamil Jadi Penampung Aliran Uang Kasus Bank BJB
-
KPK Panggil Asisten Pribadi Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil
-
Hampir 8 Jam Diperiksa, Eks Dirut Bank Daerah: Semua Sudah Saya Sampaikan ke BPK
-
Aura Kasih Diam-Diam Terjun ke Bisnis Peternakan Ayam di Subang Berapa Omzetnya?
Terpopuler
- Presiden RI Minta Maaf ke Malaysia - Singapura Akibat Asap, Tapi Itu SBY...
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Rudy Masud Senyum Semringah Bersama Istri di Singapura, Media Asing: Rakyatnya Sesak Nafas
- 5 Sabun Cuci Muka Retinol untuk Atasi Penuaan: Bikin Wajah Halus, Cerah, dan Kencang
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Krisis! Kelangkaan BBM Meluas Tak Hanya Bali, Antrean Berjam-jam
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Bungkam usai Viral Sarapan di Singapura
-
KPK Kembali Gelar OTT: Amankan Sejumlah Pihak di BNPB
-
Ungkap Banyak Kasus Besar, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Ade Safri Justru Diganti
Terkini
-
Temukan Inspirasi Pernikahan Impian di Wedding Showcase 2026 Swiss-Belresidences Kalibata
-
ARYADUTA Menteng Jadi Tuan Rumah Upacara Wisuda Raffles Jakarta PRISM 2026, Rayakan Talenta Kreatif
-
IIF Pangkas Waktu Penilaian Pembiayaan Infrastruktur hingga 30 Persen Lewat Digitalisasi
-
Liburan Akhir Tahun Makin Dekat, Yuk Siapkan Semua Kebutuhannya!
-
Bank Jakarta Siapkan Pembiayaan Rp5,87 Triliun untuk Perumahan hingga Transportasi Publik