SuaraJakarta.id - KH Abdullah Gymnastiar, atau yang akrab disapa Aa Gym, angkat bicara terkait aksi penolakan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat sejak 6-8 Oktober 2020.
Aa Gym mengaku prihatin dengan aksi massa unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah daerah.
Untuk itu, ia mengajak semua yang merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian menghentikan semua kekerasan.
Sebab, kata Aa Gym, hal ini bisa menjadi bencana berkepanjangan bagi Indonesia.
"Kepada saudara-saudaraku yang sedang berunjuk rasa, kami sangat memahami kekecewaan atas adanya UU ini," kata Aa Gym dikutip dari video YouTube di akun AaGym Official, Sabtu (10/10/2020).
"Unjuk rasalah dengan niat dan cara yang benar, jangan sampai mencelakakan diri dan orang lain," sambung Aa Gym.
Di samping itu, Aa Gym, juga menyampaikan pesan kepada massa aksi tolak UU Cipta Kerja untuk menjaga protokol kesehatan yang tepat.
Sehingga tidak terjebak dalam wabah Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia.
Aa Gym juga berpesan kepada para pendemo agar tetap dalam koridor yang tidak melanggar hukum saat melakukan aksinya.
Baca Juga: Polda Metro: 23 Polisi Terluka Dalam Bentrok dengan Massa Aksi UU Ciptaker
Hal ini, kata Aa Gym, supaya banyak mendapat pertolongan dari Allah SWT dan agar cita-cita serta perjuangannya bisa dikabulkan Allah SWT.
"Jangan lakukan tindakan kekerasan kepada aparat. Mereka juga saudara kita, kita yang membiayai," tutur pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid ini.
Selain kepada para massa aksi tolak UU Cipta Kerja, Aa Gym juga menyampaikan pesan untuk aparat keamanan agar bertindak profesional dan menghindari tindakan kekerasan.
"Kepada aparat, tataplah para pengunjuk rasa ini dengan tatapan saudara. Mereka punya istri, punya anak dan orang tua, persis seperti keluarga aparat keamanan juga," tutur Aa Gym.
"Kekerasan pasti hanya akan berbuah kekerasan. Kematian, luka hanya berbuah kedendaman yang mungkin tidak selesai dalam satu generasi," sambungnya.
Dalam video itu Aa Gym juga berharap kepada para pimpinan yang berwenang agar segera bersikap untuk menghentikan dengan cara yang paling adil, paling bijaksana.
Berita Terkait
-
Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu
-
Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki
-
Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?
-
UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis
-
DPR: UU Cipta Kerja Tak Diskriminasi Perempuan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Investor Pasar Modal RI Tembus 32,7 Juta, BEI Hadirkan Edukasi Saham hingga ETF Emas
-
Tak Sekadar Membaca, Kreativitas Anak di Pesisir Jakarta Didorong Lewat Pojok Literasi
-
Perkuat Tata Kelola, Akses Layanan UMKM di Jakarta Kian Diperluas
-
Truk Molen Tabrak 12 Orang di Halte Bekasi, Enam Tewas dan Kelayakan Kendaraan Disorot
-
Sidang Febrie Adriansyah Berlanjut, Maphi Soroti Dugaan Intervensi Kasus BTS 4G