SuaraJakarta.id - Kelompok FPI dan PA 212 akan demo UU Cipta Kerja menyerbu kantor Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/10/2020). FPI dan PA 212 gantian dengan buruh dan mahasiswa yang berdemo berjilid-jilid pekan lalu.
Mereka akan bedemo bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan ormas lainnya.
Dalam pernyataannya, di sejumlah poster-poster yang mereka buat, baik FPI, GNPF, dan PA 212 serta puluhan ormas lain siap melakukan demo UU Ciptaker pada, Selasa 13 Oktober 2020 mendatang.
Istana Negara akan jadi target sasaran demo yang melibatkan massa dalam jumlah banyak itu.
"Instruksi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), kepada Korda dan Korwil di seluruh Indonesia untuk mengadakan aksi penolakan UU Ciptaker dan tuntutan dikeluarkannya Perppu. Serentak di wilayah masing-masing, Selasa 13 Oktober 2020. Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang," demikian bunyi salah satu poster FPI yang dibagikan di HRS Media Center di akun media sosialnya, disitat Minggu (11/10/2020) kemarin.
Mereka menyebut demo ini sebagai Aksi 1310.
Demo sedianya disebutkan bakal dilakukan pada Selasa 14 Oktober, dimulai pada pukul 13.00 WIB.
Adapun titik kumpul mereka yakni di Patung Kuda.
Diketahui, aksi ini tentu merupakan lanjutan dari sikap FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center terkait penolakan terhadap UU Ciptaker, makanya kemudian diaktualisasikan dalam aktivitas demo.
Pada sebuah video yang beredar, Slamet Maarif yang mewakili aliansi mengatakan, UU Ciptaker jauh dari cita-cita dan harapan bangsa.
Baca Juga: LBH Tuding Polisi Lakukan Kekerasan saat Tangkap Pendemo Omnibus Law
"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945. Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," kata Slamet.
Dia juga menyatakan bahwa rezim yang berkuasa pada saat ini lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, dan tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.
Berita Terkait
-
FPI Ancam Putihkan Jakarta Lagi jika Tuntutan Copot Kapolda Jateng Diabaikan
-
Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu
-
Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki
-
Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?
-
UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- 9 Tinted Sunscreen untuk Samarkan Noda dan Ratakan Warna Kulit
- 7 Rekomendasi HP Murah Kuat Main MLBB Smooth 60 FPS: Chipset Helio G99 dan Snapdragon 685
- 4 Shio Paling Beruntung 8 November 2026: Macan hingga Babi Panen Hoki dan Rezeki
Pilihan
-
Ditarget Mundur Sore Ini, Gibran Disebut Bertahan karena Diminta Ayahnya
-
Usulan Hak Menyatakan Pendapat Sudah Diterima Puan, Nasib Polemik Gibran Ditentukan Usai Sidang
-
Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Tingkatkan Kualitas Keamanan, PPKK Perkuat Pengamanan Kawasan, Pasang Puluhan CCTV
-
Transaksi Jasa Pelabuhan Lebih Praktis dan Transparan, Bank Mandiri Andalkan Kopra Port Solutions
-
Pemerintah Gencarkan Efisiensi, Kontrak Influencer Raffi Ahmad Justru Tembus Rp14,7 Miliar
-
Maybank Indonesia Dukung Penguatan Kapasitas Jurnalis melalui Maybank Journalist Fellowship 2026
-
Terima Gratifikasi Rp7,67 Miliar, Mantan Pejabat Bea Cukai Dituntut 5 Tahun Penjara