SuaraJakarta.id - Massa buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2020). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu guna membatalkan UU Cipta Kerja.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa buruh berdatangan dan berkumpul dengan berbagai atribut dari mulai poster, spanduk hingga pakaian adat daerah.
Sejumlah massa buruh FSP LEM SPSI tampak menarik perhatian dengan pakaian adatnya yang dikenakan dalam aksi unjuk rasa kali ini. Selain itu tak hanya menggunakan pakaian adat, mereka juga menenteng poster bertuliskan kalimat penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Cabut Omnibus Law Demi Anak Cucu Kita," tulis poster yang ditenteng sebagian massa buruh yang mengenakan pakaian adat.
Sementara itu, Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi mengatakan, dalam aksi buruh FSP LEM SPSI ini mengusung tema semangat sumpah pemuda melawan resesi ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 dan menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) batalkan UU Cipta Kerja.
"Kami meminta bapak Presiden RI menerbitkan Perppu pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja," kata Arif dalam keterangan, Kamis (28/10/2020).
Ia menambahkan, aksi tersebut akan diwarnai sejumlah orasi dari para buruh. Serta akan ada pengucapan sumpah buruh.
Berita Terkait
-
Demo Hari Ini, Massa Buruh Mulai Berdatangan di Patung Kuda
-
Hadapi Demo di Hari Sumpah Pemuda, Polda Metro Kerahkan 10 Ribu Personel
-
30 Lokasi Rencana Unjuk Rasa di Sulawesi Selatan pada Hari Sumpah Pemuda
-
Libur Cuti Bersama, Ribuan Buruh LEM SPSI akan Geruduk Istana Hari Ini
-
Buruh Banten Minta Naik Gaji Rp 267.426, Meski UMP 2021 Tidak Naik
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
Curi Uang Rp20 Juta dan iPhone Bos, Apoteker Diduga Beraksi di Tiga Kota
-
Lima Tahun Jalankan Program CSR, PANI Raih Tiga Penghargaan Sekaligus
-
Tak Perlu Bawa Kendaraan Pribadi, Dermaga CBD Beachwalk Bisa Dijangkau dengan Shuttle Gratis
-
Sembilan Celurit Diamankan, Lima Terduga Pelaku Tawuran Diciduk di Jakarta Timur
-
BRI Pimpin Daftar Merek Paling Bernilai di Indonesia Selama Empat Tahun Berturut-turut