SuaraJakarta.id - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengkritik pedas pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyinggung sumbangsih kaum milenial yang dinilai hanya bisa berdemo hingga melakukan kericuhan.
Asfinawati mengingatkan Megawati untuk tidak menggeneralisir aksi demonstrasi dengan kericuhan.
Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa banyak demonstran yang turun ke jalan enyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja secara damai.
"Ada logika melompat dan menggeneralisir kalau demo kerap berujung kerusuhan dan yang merusak pasti yang berdemonstrasi. Padahal banyak sekali orang berdemonstrasi dan tidak melakukan kekerasan," kata Asfinawati kepada Suara.com, Jumat (30/10/2020).
Realitas tersebut, kata Asfinawati, semakin diperkuat dengan hasil investigasi Mata Najwa bertajuk “62 Menit Operasi Pembakaran Halte Sarinah l Buka Mata” yang disiarkan pada Rabu (28/10/2020).
Berdasar video berdurasi 9 menit 58 detik yang diunggah di akun YouTube Narasi Newsroom itu, dapat dipastikan bahwa pelaku perusak dan pembakar Halte Transjakarta Sarinah bukanlah bagian dari demostran.
Melainkan diduga dari kelompok tertentu yang terorganisir dan dengan sengaja ingin menciptakan kericuhan.
"Itu menguatkan pembakaran halte bukan dilakukan oleh pendemo. Dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke tim advokasi memang penangkapan sebagian besar random, yaitu yang ikut aksi, bukan karna melakukan kekerasan. Karena itu sebagian besar kan dibebaskan," ujarnya.
Peristiwa Kudatuli
Baca Juga: Bela Milenial, Tengku: Sudah Ketiban Utang, Dituduh Dimanjakan, Sabar Rek
Asfinawati lantas mengingatkan kembali kepada Megawati terkait peristiwa Kudatuli, sebuah akronim dari Kerusuhan 27 Juli 1996.
Peristiwa penyerangan terhadap Kantor DPP PDI—sebelum berganti menjadi PDI-P—di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat itu diketahui bermula atas adanya dualisme di tubuh PDI.
Ketika itu Ketua Umum PDI versi Kongres Medan, Soerjadi menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI yang dikuasai Ketua Umum PDI versi Kongres Surabaya, yakni Megawati Soekarnoputri.
Peristiwa penyerbuan yang menyebabkan lima orang meninggal dunia itu diduga melibatkan unsur militer di bawah pemerintahan Orde Baru.
Sementara itu, menurut Asfinawati, tumbangnya rezim Orde Baru sebagaimana diketahui tidak lain berkat perjuangan mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi.
Hingga akhirnya, Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998.
Berita Terkait
-
YLBHI Catat 172 Kasus Kriminalisasi, 1.122 Warga Jadi Korban Sepanjang 2019-2025
-
Wafat di Usia 78, Reniyanti Hoegeng Ternyata Sahabat Megawati Sejak Bersekolah di Cikini
-
Hercules dan GRIB Jaya Muncul di Tengah Demo Rusuh, Jaga Kondusivitas atau Picu Gesekan?
-
30 Tahun Berlalu, Komnas HAM Kembali Selidiki Peristiwa 27 Juli 1996
-
Sering Berujung Represif, YLBHI Sebut Polisi Belum Paham Demo Adalah Hak Konstitusional
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Bencana Alam Tak Bisa Dihitung dengan Kalkulator
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar