SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengangguran di Indonesia pada 2020 paling banyak ada di Jakarta, hal itu tak lepas dari krisis kesehatan dampak pandemi Covid-19.
"Memang pandemi ini kita ketahui berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kegiatan keagamaan dan otomatis kemudian tecermin dalam angka-angka partisipasi tenaga kerja," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/11/2020).
Oleh karena itu, Kata Anies, penting sekali untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.
"Kontraksi ekonomi yang terjadi adalah karena ada masalah krisis kesehatan," katanya.
Menurut Anies, selama krisis kesehatan belum selesai dikendalikan, maka masalah ekonomi akan terus terdampak. Salah satu efeknya adalah serapan tenaga kerja yang berkurang, termasuk ketersediaan lapangan kerjanya juga terganggu.
"Karena itulah kita melihat penting sekali bagi sisi pemerintah melaksanakan 3T dengan serius untuk menyelesaikan masalah pandemi ini," tuturnya.
Anies menuturkan, sektor perekonomian bukan semata-mata karena salah hitung investasi atau karena ada kegiatan perekonomian yang salah, tapi lebih merupakan efek samping dari masalah kesehatan.
Karena itu, dia berkeyakinan, jika masalah kesehatan ini bisa terkendalikan Jakarta akan yang tercepat kembali.
"Kenapa? Karena lapangan pekerjaannya tersedia, yang berkurang itu tingkat kegiatannya," kata dia.
Baca Juga: Ini 7 Tips Agar Masyarakat Tetap Bisa Berinvestasi di Tengah Pandemi Covid
Jika kondisi terkendali, kata Anies, mudah-mudahan Jakarta bisa langsung berkegiatan dan perekonomian tumbuh.
BPS mengumumkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional meningkat pada Agustus 2020. Angkanya tembus sampai 9,77 juta orang atau naik 2,67 juta orang.
BPS menyebut angka pengangguran Indonesia pada 2020 menjadi 9,77 juta dengan paling banyak ada di Jakarta sebesar 10,95 persen.
Salah satu penyebab meningkatnya TPT nasional menjadi 7,07 persen pada Agustus lalu adalah pandemi Covid-19 yang sudah terjadi sejak Maret 2020.
Jika dilihat menurut provinsi, pengangguran terbuka paling banyak di DKI Jakarta. Di ibu kota ini tingkat penganggurannya mencapai 10,95 persen pada Agustus 2020 atau di atas rata-rata nasional 7,07 persen.
Selain DKI Jakarta, BPS mencatat lima provinsi lainnya yang tingkat pengangguran terbukanya melewati rata-rata nasional, yaitu Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Maluku dan Sulawesi Utara.
Berita Terkait
-
Asal-usul Meme 'Pokoknya Ada' yang Viral di Media Sosial
-
Momen Halalbihalal di Cikeas, Kedekatan Anies dan AHY Jadi Sorotan
-
Cikeas, Anies, dan Seni Menyembunyikan Politik di Balik Kata 'Tidak Diundang'
-
Anggap Anies Murni Silaturahmi ke Cikeas Tanpa Niat Politik, Sahroni: Capres Masih Lama
-
Kebijakan WFA ASN Pasca Lebaran Resmi Diberlakukan, Absen Daring Diperketat
Terpopuler
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- 6 Smartwatch di Bawah Rp1 Juta, Fitur Premium untuk Aktivitas Sehari-hari
- Kata Anak Pinkan Mambo Usai Tahu Sang Ibu Ngamen di Jalan: Downgrade Semenjak Nikah Sama Suaminya
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
Pilihan
-
Brady Ebert Bekas Gitaris Turnstile Ditangkap Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
Terkini
-
Akhir Pekan Tanpa Sinyal! Review Digital Detox di Kepulauan Seribu, Tanpa HP Tapi Bikin Ketagihan
-
Berani Jebol Garis Polisi, Aktivis Geruduk Mabes Polri Desak Tangkap Bos Tambang Ilegal di Bolmong
-
April Paling Ajib di NOYA, Saat Musik Global Menyatu dengan Gaya Hidup Urban Jakarta
-
Siswa Terima MBG Fresh 5 Hari, Sementara 3B dan Daerah 3T Dapat Menu Kering
-
1.256 SPPG di Indonesia Timur Disuspend, Tak Daftar SLHS dan Tanpa IPAL