Panggilan Kedua Senin Depan, Rizieq Wajib Datang ke Polda Metro

SuaraJakarta.id - Penyidik Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pentolan FPI, Habib Rizieq Shihab, Senin (7/12/2020) pekan depan. Agenda pemeriksaan itu merupakan panggilan kedua Rizieq setelah sebelumnya tak hadir dalam pemeriksaan pada Selasa (1/12/2020) lalu. 

Dalam kasus ini, Rizieq diduga melanggar protokol kesehatan di massa pandemi karena memicu kerumunan massa terkait pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. 

Terkait pemeriksaan itu, polisi meminta Rizieq kooperatif. 

"Kami harapkan yang bersangkutan (Habib Rizieq) bisa hadir," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat (4/12/2020). 

Dalam penyidikan kasus ini, hari ini polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap empat anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies sebagai saksi. Empat inisial pejabat Pemprov itu adalah Plt Kadis Parekraf DKI Jakarta DE, Kasudinhub DKI Jakarta MS, Kepala Labkesda DKI Jakarta EM dan BPBD DKI Jakarta SK.

"Keempat-empatnya sudah hadir memenuhi panggilan dari penyidik, sementara masih dilakukan pemeriksaan," kata Yusri.

Penyidik sebelumnya telah meningkatkan status perkara kasus hajatan Rizieq dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dalam kasus ini penyidik mempersangkakan calon tersangka dengan pasal berlapis.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mempersangkakan calon tersangka dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 itu sendiri berbunyi; Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Baca Juga: Tagih Dialog dengan Jokowi, Habib Rizieq: Kami Bukan Pemberontak!

Selain itu, calon tersangka juga dipersangkakan dengan Pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 160 KUHP berbunyi; Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Sedangkan, Pasal 216 ayat (1) berbunyi; Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.

"Kemarin sudah kita lakukan pemanggilan beberapa saksi-saksi yang tersangkut ke Pasal 160 KUHP atau Pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan di Pasal 216 KUHP," pungkas Yusri.