Ketua DPRD Jakarta Tangkis Serangan Naik Gaji di Tengah Pandemi

Reaksi protes datang dari berbagai kalangan, dipelopori Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD Jakarta.

Politikus PSI Andy Budiman membuat petisi berjudul "Kami Tidak Rela" di laman change.org dan telah ditandatangani oleh puluhan tokoh publik lintas profesi.

"Kami warga Jakarta keberatan uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan. Pada saat kami warga Jakarta berjuang untuk bertahan di tengah pandemi -- kehilangan pekerjaan, bisnis mati, dan terpaksa tidak bisa bekerja atau berusaha karena pandemi -- para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp700 juta per bulan. Angka yang tak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini," demikian pembuka petisi yang dibuat Andy Budiman pada 3 Desember 2020.

"APBD adalah uang rakyat, hak kami. Diambil dari pajak hasil kerja keras dan keringat kami. Kami tidak rela uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan. Atas dasar itu, kami menyatakan menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan. Itu uang kami, uang rakyat. Jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri."

Baca Juga: PSI Minta Fraksi Lain Ikut Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI

Novelis Ayu Utami salah satu penandatangan petisi. Melalui lagu serta kata-kata yang diposting di media sosial, dia mengobarkan penolakan terhadap rencana sejumlah anggota DPRD Jakarta untuk menaikkan anggaran buat mereka sendiri.

"Kita dukung partai apapun dan perorangan siapapun yang tolak kenaikan gaji DPRD DKI di era pandemi," kata Ayu Utami.

"Kita-kita pada potong gaji. Mereka foya-foyakan duit rakyat. Tolak kenaikan gaji wakil rakyat di tengah pandemi! #JanganPakeDuitGue," kata Ayu Utami dan dia memposting sebuah lagu penuh kritik sekaligus apresiasi kepada PSI.

Belakangan bukan hanya Fraksi PSI yang menolak rencana tersebut setelah memunculkan kemarahan banyak kalangan, ada sejumlah fraksi lain yang ikut menolak.

"Mantab... PSI, Nasdem, PKB, PPP menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI yang gila-gilaan," kata tokoh Nahdlatul Ulama Akhmad Sahal di media sosial.

Baca Juga: DPRD DKI Akui Naikan Dua Tunjangan di RKT 2021, Ini Rinciannya

"Mari kita tolak keserakahan DPRD DKI mengeruk uang rakyat."