SuaraJakarta.id - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar enggan berspekulasi terkait proses hukum dalam kasus kerumunan massa dari simpatisan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.
Zaki menegaskan, Bandara Soeta sudah merupakan bagian wilayah pemerintah pusat karena sebuah tempat objek vital negara.
"(Kasus kerumunan massa) itu kan bandara objek vital negara. Begitu masuk bandara, sudah wilayah kewenangan pemerintah pusat juga," ujarnya dihubungi SuaraJakarta.id, Rabu (16/12/2020).
Pernyataan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu sekaligus merespons protes dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).
Baca Juga: Tak Mau Sendiri, Ridwan Kamil Minta Polisi Juga Periksa Gubernur Banten
RK mengaku heran dengan sikap kepolisian yang hanya memanggil segelintir kepala daerah dalam kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab di Tanah Air.
Padahal, dia mencontohkan, kerumunan massa juga terjadi di Bandara Soetta, pada 10 November 2020, saat penjemputan Habib Rizieq sepulangnya dari Arab Saudi.
Menurut RK, seharusnya gubernur hingga bupati wilayah Bandara Soetta mengalami perlakuan hukum yang sama, seperti yang dialaminya.
Namun, hingga kini, baru Gubernur Jabar dan DKI Jakarta yang telah diperiksa pihak kepolisian.
Zaki mengakui, belum mendapatkan panggilan dari polisi untuk dimintai keterangan dalam kasus kerumunan massa di Bandara Soetta.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab Soal Kerumunan Rizieq
"Sampai saat ini belum ada panggilan dari polisi," sebutnya .
Kendati demikian, Zaki juga enggan menjawab kesiapannya jika nanti diminta keterangan oleh polisi terkait kerumunan massa di Bandara Soetta.
"Coba tanya dulu pak Gubernur Banten," paparnya.
Ridwan Kamil Diperiksa
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta semua pihak yang terkait kerumunan massa dan pelanggaran protokol kesehatan di acara Habib Rizieq Shihab juga diperiksa.
Termasuk kerumunan massa di sekitar Bandara Soetta saat penjemputan Habib Rizieq Shihab.
Sejauh ini baru Gubernur Jabar dan DKI Jakarta yang telah diperiksa pihak kepolisian.
"Kalau gubernur Jabar diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi," ucap Ridwan Kamil usai memberikan keterangan terkait kasus Megamendung di Mapolda Jabar, Rabu (16/12/2020).
"Jadi ini kan pertanyaan. Kita kan negara hukum yang mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum sama, nah itulah sedikit pertanyaan dan pernyataan dari saya terkait kronologis dan akibatnya kita mengalami sendiri ada jabatan yang hilang, ada peristiwa yang berlanjut, bagi saya jabatan juga bukan hal segalanya secara syariat bisa Allah cabut kapan saja, gak masalah," sambungnya.
Sekadar informasi, Bandara Soetta merupakan wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan keputusan dari Kemeterian Dalam Negeri pada September 2014 lalu.
Kontributor : Ridsha Vimanda Nasution
Berita Terkait
-
Skandal Timah! Bos Sriwijaya Air Hendry Lie Dibekuk Kejagung, Berawal dari Singapura
-
Dari Singapura untuk Perpanjang Paspor, Kejagung Ciduk Tersangka Kasus Timah Hendry Lie di Bandara Soetta
-
Beda Sikap Rizieq Shihab Soal Kasus Ahok vs Suswono Jadi Omongan, Bak Langit dan Bumi
-
Cek Fakta: Prabowo Dukung Habib Rizieq Gugat Jokowi
-
Karena Ini, PN Jakarta Pusat Tunda Gugatan Rp 5.246,75 Triliun Rizieq Shihab terhadap Jokowi
Tag
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Bank Mandiri, Garuda Indonesia, Pegadaian dan Angkasa Pura Indonesia Salurkan Bantuan Kuliah Putra Putri TNI/Polri
-
Pilkada Serentak, Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap pada 27 November 2024
-
Pasangan Dharma - Kun Wardana akan Salurkan Hak Pilih di Jakarta Selatan
-
Mau Umroh Lancar dan Nyaman? Bawa Perlengkapan Ini, Ya!
-
Persija Kembali Gagal Mainkan Laga Kandang di Jakarta, Bakal Jamu Persik Kediri di Pakasansari