Cek Fakta: Isu Pembubaran DPR Libatkan Gibran dan AHY, Hoaks atau Fakta?

SuaraJakarta.id - Isu serius tentang pembubaran DPR RI belakangan ramai diperbincangkan netizen setelah sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat menjalankan langkah ekstrem yakni membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Unggahan yang beredar memuat narasi provokatif dan menuduh kedua tokoh itu hendak mengambil alih fungsi legislatif melalui keputusan bersama. Namun sebelum kamu percaya atau ikut menyebarkannya, simak dulu hasil cek fakta lengkapnya. karena klaim itu SALAH dan menyesatkan.

Beberapa akun di Facebook dan X/Twitter menyebarkan narasi yang menyatakan bahwa Gibran dan AHY “telah sepakat untuk membubarkan DPR RI” dan menggantinya dengan solusi lain guna mempercepat reformasi birokrasi.

Beredar unggahan foto [arsip] dari akun Facebook “Murshid 2” pada Jumat (6/2/2026). Unggahan beserta narasi :

“GIBRAN AHY SETUJU PEMBUBARAN DPR

AHY AMUK FRAKSI YANG HINA RAKYAT

AKHIRNYA PUAN MUNDUR SEBAGAI KETUA DPR” 

Hingga Kamis (12/2/2026) unggahan telah mendapatkan 1.700 tanda suka, 810 komentar dan telah dibagikan ulang 40 kali.

Klaim itu menyerukan kepada publik agar mendukung langkah tersebut. Unggahan viral juga dibagikan melalui grup WhatsApp tanpa menyertakan tautan ke pernyataan resmi kedua tokoh tersebut.

Baca Juga: The Grand Platinum Jakarta Mempersembahkan "Three Signature Collaborations" Bagi 3 Perayaan Istimewa

Klaim bahwa Gibran Rakabuming dan AHY sepakat membubarkan DPR adalah SALAH dan termasuk konten palsu/hoaks. Klaim ini tidak didukung bukti faktual atau pernyataan resmi dari kedua tokoh.

 Fakta Sebenarnya

1. Tidak Ada Pernyataan Resmi dari Gibran atau AHY
2. Penelusuran menunjukkan tidak ada pernyataan, video, atau rilis pers resmi dari Gibran Rakabuming maupun AHY yang menyebut pembubaran DPR sebagai keputusan bersama. Semua unggahan yang beredar hanya berupa klaim tanpa referensi sumber kredibel.

2. Tidak Ada Liputan Media Utama

Isu serius tentang pembubaran DPR pasti akan masuk pemberitaan media arus utama jika benar terjadi, tetapi tidak ada satu pun media besar yang pernah memberitakan atau melaporkan tentang pernyataan seperti itu.

3. Konteks Klaim Tidak Jelas dan Spekulatif

Unggahan viral tersebut tidak menjelaskan konteks strategi politik, sumber kutipan, atau tanggal pernyataan. Klaim yang demikian adalah ciri khas konten menyesatkan yang memanfaatkan nama tokoh publik untuk menarik perhatian dan memicu respons emosional.